TIMETODAY.ID, BOGOR – Serangkaian persoalan pendidikan di Kabupaten Bogor kembali mencuat ke permukaan. Mulai dari ambruknya atap sekolah hingga berulangnya kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini memantik pertanyaan serius tentang kualitas infrastruktur pendidikan dan pengawasan program bantuan di wilayah penyangga ibu kota tersebut.
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Dede Chandra Sasmita menjadi salah satu pihak yang vokal menyuarakan keprihatinan atas kondisi ini. Ia menyoroti dua isu krusial yang mengancam keselamatan dan kesehatan siswa, robohnya atap SMK Negeri 1 Gunung Putri dan kasus keracunan berulang dalam program MBG.
Insiden ambruknya atap SMKN 1 Gunung Putri terjadi beberapa waktu lalu, menghancurkan lima ruang kelas sekaligus. Dechan, sapaan akrab legislator dari Dapil Bogor III tersebut, mengatakan proses verifikasi teknis masih berlangsung dan diharapkan rampung pada 25 November 2025.
“Robohnya atap SMK Negeri 1 Gunung Putri itu memang belum (selesai ditangani), nanti tanggal 25 Insya Allah,” ujarnya di Bogor, Senin (17/11/2025).
Yang mengkhawatirkan, kata Dechan, dugaan penyebab kerusakan tidak sesederhana yang terlihat. Meski awalnya dikaitkan dengan faktor cuaca ekstrem, ia mencurigai adanya masalah mendasar pada konstruksi bangunan.
“Walaupun beberapa kendala muncul dalam pikiran kita karena angin katanya, lima ruang kelas itu rubuh semuanya,” tuturnya.
Dechan yang telah dua kali meninjau lokasi kejadian bersama Komisi V DPRD Jabar melihat sejumlah kejanggalan. Salah satu yang paling mencolok adalah ketebalan baja ringan yang digunakan sebagai rangka atap.
“Walaupun itu secara kasat mata terlihat teknisnya, ketebalan baja ringan yang perlu dipertanyakan,” katanya.
Lebih jauh, ia menemukan bahwa struktur penyangga utama bangunan tidak memadai. “Berarti empat kaki (struktur penyangga) yang tidak ada,” ungkapnya.
Temuan ini mengindikasikan kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan konstruksi, baik dari sisi desain maupun material yang digunakan. Jika terbukti, hal ini bisa menjadi preseden buruk mengingat banyak bangunan sekolah di Kabupaten Bogor yang dibangun dengan spesifikasi serupa.
Dampak dari ambruknya atap sekolah sangat dirasakan siswa. Mereka terpaksa menjalani kegiatan belajar mengajar di tenda darurat sambil menunggu perbaikan permanen.
Untuk meringankan beban siswa, Dechan dan Komisi V DPRD Jabar memberikan bantuan laptop agar proses pembelajaran tetap berjalan.
“Saya sampai dua kali ke sana dengan Komisi V sekaligus memberikan bantuan laptop karena antisipasi (siswa) menggunakan tenda dulu,” katanya.
Kondisi ini tentu jauh dari ideal. Siswa SMK yang membutuhkan praktik teknis dan akses ke laboratorium komputer kini harus beradaptasi dengan kondisi darurat yang serba terbatas.
Tim verifikasi teknis yang dibentuk pemerintah daerah dijadwalkan menyelesaikan pekerjaannya pada 24 November 2025. Sehari kemudian, hasil lengkap verifikasi diharapkan dapat disampaikan kepada publik.
“Tanggal 24 November, itu batas kerja tim. Insya Allah tanggal 25 November kita bisa tahu (hasilnya),” ujar Dechan.
Hasil verifikasi ini krusial karena akan menentukan langkah penanganan selanjutnya, termasuk kemungkinan audit terhadap proyek-proyek pembangunan sekolah lain yang menggunakan spesifikasi serupa.
Selain persoalan infrastruktur, Dechan juga menyoroti masalah serius dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bogor. Program yang digadang-gadang sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi siswa ini justru diwarnai kasus keracunan makanan yang terjadi berulang kali.
“Dengan adanya kejadian keracunan belakangan ini, saya minta dapur MBG di Kabupaten Bogor wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” tegasnya.
Kasus keracunan makanan di sekolah bukan hal baru di Kabupaten Bogor. Dalam beberapa bulan terakhir, media massa telah memberitakan sejumlah insiden serupa yang melibatkan puluhan hingga ratusan siswa.
Persoalan ini mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap dapur-dapur penyelenggara program MBG. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi seharusnya menjadi syarat mutlak bagi penyelenggara makanan massal, namun dalam praktiknya, banyak dapur yang beroperasi tanpa sertifikat ini.
“Saya minta dapur MBG segera melengkapi untuk mendapatkan lisensi itu untuk mengantisipasi keracunan dan sebagainya,” pungkas Dechan.
Editor : B. Supriyadi
Wartawan : Amelia Azizah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
