TIMETODAY.ID, BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai menyiapkan langkah strategis untuk menangani persoalan sosial yang selama ini kerap luput dari perhatian, keberadaan Wanita Tuna Susila (WTS) atau Pekerja Seks Komersial (PSK).
Melalui Dinas Sosial (Dinsos), Pemkab merancang pembangunan fasilitas rehabilitasi khusus agar pembinaan dan pemulihan bisa dilakukan langsung di wilayah Bogor, tanpa harus bergantung pada daerah lain.
“Pondok Rajeg, kalau diajukan dua di Pondok Rajeg satu, di Cileungsi satu. Mana aja dulu, syukur-syukur dua-duanya, salah satu juga nggak apa-apa bertahap,” ujar Kepala Dinsos Kabupaten Bogor, Farid Ma’ruf, Sabtu (23/8/2025).
Menurut Farid, rencana ini sudah masuk tahap pembahasan teknis. Meski belum bisa memastikan kapasitas fasilitas yang akan dibangun, ia menekankan bahwa studi perencanaan detail (DED) akan menentukan skala kebutuhan.
“Belum kelihatan, dilihat dari DED-nya dulu baru ketahuan,” katanya.
Selama ini, penanganan PSK asal Kabupaten Bogor menghadapi hambatan serius. Setiap kali ada razia atau kasus yang membutuhkan rehabilitasi sosial, para WTS harus dirujuk ke balai milik pemerintah di Sukabumi atau Cirebon.
Proses itu tak hanya memakan waktu dan biaya tambahan, tetapi juga menuntut koordinasi lintas wilayah yang kerap menyulitkan.
“Biar punya rehabilitasnya sendiri, selama ini dioper ke Sukabumi dan Cirebon yang WTS,” ungkap Farid.
Farid beraharap, pusat rehabilitasi yang dirancang Pemkab Bogor tidak hanya menjadi tempat penampungan, tetapi juga wadah pembinaan jangka panjang.
Dengan fasilitas ini, para WTS bisa mendapat pendampingan psikologis, pelatihan keterampilan, hingga program pemberdayaan ekonomi.
“Ini bagian dari upaya memperkuat layanan sosial di daerah. Harapannya, proses pemulihan, pembinaan, hingga pemberdayaan bisa dilakukan lebih fokus di Bogor,” tutup Farid.
Editor : B. Supriyadi
Wartawan : Amelia Azizah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
