TIMETODAY.ID, JAKARTA — Deru langkah para pejabat dan wartawan terdengar di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025). Di sana, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi sorotan publik terkait temuan mengejutkan, hampir 50 ribu penerima bantuan sosial (bansos) di Jawa Barat terindikasi bermain judi online. Nilai transaksi yang tercatat pun bukan angka kecil—mencapai Rp 199 miliar.
Bagi Dedi, fenomena ini menjadi cermin bahwa penyaluran bansos masih menghadapi masalah serius dalam ketepatan sasaran. Ia menilai, sebagian besar penerima bansos yang terlibat judi online justru berasal dari kelompok usia produktif.
“Ketika yang menerima bansos main judol, berarti kan usianya usia produktif. Nah, bansos ini harusnya diarahkan pada mereka yang tidak punya usia produktif. Usia-usia yang sudah sangat tua, yang sudah renta, itu dapat bansos. Tapi kalau orang umurnya 40 tahun, 45 tahun, dia masih bisa bekerja. Nah, menerima bansos kalau jadi problem,” terang Dedi,mengutip dari detik.com.
Lebih jauh, Dedi menggambarkan adanya rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Ia menyebut, ada orang berusia lanjut hingga 75 atau 80 tahun yang justru tidak menerima bansos, sementara kelompok yang dianggap masih mampu bekerja malah mendapatkannya.
“Problem-nya adalah kecemburuan sosial, yaitu ada orang yang dianggap punya kemampuan ekonomi terima bansos, ada orang yang tidak punya kemampuan ekonomi, tidak punya kemampuan fisik, karena usianya sudah sangat tua, sepuh, usianya 75, 80, tidak dapat,” ungkapnya.
Untuk itu, Pemprov Jawa Barat mendorong Kementerian Sosial agar melakukan pendataan ulang penerima bansos. Menurut Dedi, proses pendataan ini harus melibatkan masyarakat setempat agar hasilnya lebih akurat.
“Tim pendatanya itu sebaiknya melibatkan masyarakat setempat. Kan problem dari data kependudukan kita, data sensus kita ini, yang melakukan sensus di tempat itu, itu dengan orang lain dari luar. Sehingga seringkali dia tidak ngerti bagaimana posisi masyarakat itu,” jelasnya.
Dedi bahkan mengusulkan adanya mekanisme seleksi berjenjang mulai dari tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi. Dengan begitu, keputusan siapa yang benar-benar berhak mendapat bansos bisa lebih transparan.
“Bahkan saya sih mengusulkan putusan tentang masyarakat miskin di semua desa, itu diputuskan dalam peraturan. Misalnya diputuskan dulu di desanya lewat peraturan desa. Kemudian nanti diputuskan di kabupaten lewat peraturan bupati dan wali kota. Nanti diputuskan di provinsi lewat peraturan gubernur. Jadi seleksinya itu terus,” jelas Dedi.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah penerima bansos terbanyak yang terindikasi bermain judi online.
“Jadi Jawa Barat 49.431 orang. Depositnya Rp 199 miliar,” ujar Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Di balik angka-angka besar tersebut, cerita soal ketidakadilan dalam distribusi bantuan masih menyisakan tanda tanya besar.
Apakah bansos benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan, atau justru menjadi celah penyalahgunaan bagi sebagian pihak?
Editor : Syafira
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
