
TIMETODAY.ID, BOGOR – Pemkot Bogor segera melakukan pembongkaran JPO Paledang yang selama ini menjadi akses utama pejalan kaki di kawasan stasiun Bogor.
Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menyatakan langkah ini diambil setelah hasil penilaian konstruksi menunjukkan JPO tersebut sudah tidak layak lagi dan berisiko membahayakan masyarakat.
“Jadi JPO Paledang ini banyak sekali masukan dari masyarakat untuk bisa diperbaiki, akan tetapi saya belum bisa mengambil langkah konkrit karena memang harus ada penilaian dari kelayakan konstruksinya,” kata Dedie usai meninjai kondisi JPO Paledang, Rabu (20/8/2025).
Dedie Rachim menyampaikan setelah menunggu hasil penilaian, JPO Paledang ternyata tidak layak, dan jika tidak diganti atau dihapus, hal itu berpotensi membahayakan masyarakat.
Dedie menambahkan, pembongkaran JPO ini akan dilakukan secara bertahap dan melibatkan PT KAI, Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Dinas Perhubungan (Dishub).
Sementara itu, pihaknya tengah merancang jalur alternatif bagi pejalan kaki. Beberapa opsi yang dipertimbangkan adalah pelican crossing, zebra cross dengan pengatur lampu, atau bahkan penempatan petugas lalu lintas, mirip dengan pengaturan di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta.
“Ke depan, kita harus ambil langkah bersama PT KAI, PU, dan Dishub. Kalau JPO ini dihapus, kita akan pakai pelican crossing atau zebra cross dengan pengaturan petugas, agar tetap aman dan nyaman bagi pejalan kaki,” jelas Dedie.
Dedie juga menyoroti tingginya jumlah penumpang KRL di Stasiun Bogor yang mencapai 100.000 orang per hari, dengan frekuensi keberangkatan setiap lima menit. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam penataan ulang akses pejalan kaki.
“PT KAI sudah membuka akses di alun-alun. Saat ini lebih dari 70 persen penumpang memanfaatkan jalur tersebut, sementara sekitar 30 persen masih melalui Jalan Mayor Oking. Ini harus kita tata ulang,” ujarnya.
Dedie menegaskan pembongkaran JPO bukan berarti masyarakat kehilangan akses sepenuhnya. Konsep yang diterapkan tetap mengutamakan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki.
“Kalau melihat kota-kota modern, pejalan kaki menjadi prioritas tertinggi. Kendaraan harus mengalah. Edukasi ini penting agar masyarakat menghargai pejalan kaki, siapa tahu anak atau orang tua kita yang menyeberang. Pola pikir ini harus diubah menjadi manusia modern yang menghargai manusia lain,” tegasnya.
Soal konsep alternatif, Dedie menegaskan, pihaknya mengacu pada standar kota modern yang memanusiakan pejalan kaki.
“Kita akan cari konsep seperti pelican crossing atau zebra cross. Ini akan mempermudah dan aman untuk masyarakat,” ujarnya.
Meski pembongkaran sudah pasti dilakukan, Dedie memastikan semua langkah dilakukan secara hati-hati, termasuk proses administrasi penghapusan aset JPO. Beton atau material JPO yang masih layak akan dipertimbangkan untuk dimanfaatkan kembali.
“Pembongkaran pasti dilakukan, karena konstruksinya sudah tidak aman. Kita cek dari sisi administrasi dan kapan waktu terbaik untuk pembongkaran supaya tidak membahayakan masyarakat. Nanti kita rancang juga titik-titik alternatif untuk menyeberang,” tuntas Dedie.
Editor : B. Supriyadi
Wartawan : Amelia Azizah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel




































