TIMETODAY.ID — Di hadapan para pejabat Kementerian Agama dan ribuan pasang mata di media sosial, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bicara blak-blakan. Kali ini, bukan soal politik, melainkan menyangkut anggaran yang selama ini ditunggu-tunggu oleh banyak pesantren dan madrasah: dana hibah dari Pemprov Jabar.
Namun, kabar yang disampaikan Dedi bukan kabar baik. Ia justru mengumumkan bahwa sementara ini, penyaluran dana hibah itu dihentikan.
Alasannya mengejutkan, sekaligus menyakitkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. “Saya tahu yang begitu pak, saya buka aja pak, sampai bikin yayasan palsu pak di Jawa Barat untuk nyerap duit pemprov, Rp 2 Miliar, Rp 1 Miliar, Rp 5 Miliar. Makanya saya setop dulu,” ujar Dedi dalam sebuah video yang diunggah pada Jumat, 25 April 2025.
Potongan dan Penyimpangan Dana Hibah
Dana hibah ratusan miliar rupiah yang semestinya untuk membangun pendidikan agama, menurut Dedi, kerap dipotong di tengah jalan. Akibatnya, bantuan yang sampai ke tangan pesantren hanya secuil dari jumlah yang seharusnya.
Dedi pun tak menutup-nutupi praktik “main belakang” yang terjadi. Menurutnya, penerima dana hibah selama ini adalah yayasan-yayasan yang punya akses politik, atau dekat dengan pemangku kekuasaan. Sementara ustaz-ustaz kampung yang tak punya jaringan politik, justru hanya jadi penonton.
“Ustaz di kampung yang tak punya akses politik, yang tak punya akses ke gubernur, gak kebagian pak. Diajak ngumpul, yang nerima malah yang ngumpulin mereka,” ucap Dedi.
Dana Miliaran, Ustaz Hanya Terima Belasan Juta
Kasus yang membuat Dedi geram salah satunya adalah ketika seorang kyai menerima dana Rp 15 juta, padahal dana yang dikucurkan oleh pemerintah mencapai Rp 2 miliar. “Saya diskusi dengan temen-temen DPRD, ‘Kang Dedi terimakasih itu disetop dulu,’ sebab kyainya dapat Rp 15 juta, sebetulnya Rp 2 miliar,” ungkapnya.
Situasi ini bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga secara moral. Yayasan-yayasan yang berlabel agama justru ikut dalam permainan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka ajarkan.
“Kalau yayasan ini bercorak Islam, seharusnya jadi lembaga yang halalan dan toyyiban,” ujar Dedi dengan nada prihatin. “Jangan sampai seorang kyai dan ustaz sampai diperiksa, padahal dia tak tahu apa-apa.”
Mencari Format Baru yang Lebih Adil
Langkah Dedi menyetop dana hibah bukan tanpa rencana. Ia kini tengah menyusun ulang sistem penyaluran bantuan, agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Salah satunya, ia menggandeng Kementerian Agama untuk memverifikasi data madrasah dan pesantren yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Saya mau bikin rasionalisasi, saya minta nanti data Kemenag berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya,” ujar Dedi.
Ia pun siap menghimpun dana dari berbagai sumber, asalkan penyalurannya dilakukan dengan cara yang benar. “Pemprov siap membangun, kita bangun aja, kumpulin dana dari mana-mana, ayo kita bangun, tapi caranya harus bener.”
“Bukan Anti Agama, Tapi Anti Kemunafikan”
Langkah berani ini tentu saja mengundang pro dan kontra. Namun bagi Dedi, yang penting adalah perbaikan sistem. “Gubernur lain mungkin gak berani, kalau saya berani pak, udah gak ada masalah dicaci maki, dibenci, terserah,” ujarnya.
Ia menegaskan, sikapnya bukanlah bentuk perlawanan terhadap agama. “Bukan saya anti agama, bukan. Justru menurut saya sikap-sikap seperti ini bertentangan sama agama.”
Bagi Dedi, penghentian dana hibah bukanlah akhir dari bantuan untuk pesantren, melainkan awal dari sistem yang lebih adil. Sebuah sistem di mana bantuan tidak ditentukan oleh kedekatan, melainkan oleh kebutuhan yang nyata.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
