TIMETODAY.ID, BOGOR – Pengadaan 55 unit sepeda motor untuk Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor yang bersumber dari hasil efisiensi anggaran menuai kritik dari pengamat kebijakan publik.
Pendiri Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus), Yusfitriadi, menilai alokasi anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan penguatan ekonomi.
“Masalah-masalah tersebut tentu solusinya harus berdasarkan kajian, kajiannya komprehensif yaitu kerja aparatur pemerintah maupun solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan,” ujar Yusfitriadi kepada timetoday.id , Jumat (25/4/2025).
Menurutnya, masyarakat Kabupaten Bogor masih mengalami kesulitan dalam mengakses lapangan pekerjaan, bahan pokok dengan harga terjangkau, serta pelayanan kesehatan yang layak.
Ia juga menyoroti kondisi transportasi dan infrastruktur di Kabupaten Bogor yang dinilai masih memprihatinkan. Mulai dari kemacetan, jalan rusak, terminal yang tidak berfungsi maksimal, hingga angkutan umum yang tidak tertata.
“Saya pikir itu penting ditanyakan kepada Bupati, apakah solusi itu untuk mengatasi permasalahan yang ada di jalan. Kemudian permasalahan transportasi perhubungan itu bisa dengan beli motor untuk Dishub,” ucapnya.
Yusfitriadi menegaskan, apabila pengadaan kendaraan tersebut benar-benar berasal dari efisiensi anggaran, maka sebaiknya diarahkan untuk membenahi infrastruktur atau meningkatkan kinerja aparatur sebelum memberikan fasilitas baru.
“Ketika berbicara soal efisiensi anggaran, maka arah penggunaannya harus jelas, yakni untuk kepentingan rakyat. Motor bukanlah hak dasar masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyinggung hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025/2029 yang digelar Kamis (24/4/2025), di mana tiga sektor utama menjadi prioritas pembangunan yakni perbaikan infrastruktur oleh Dinas PUPR, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan publik secara umum.
Editor : B. Supriyadi
