TIMETODAY.ID, BOGOR – Tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dinilai belum berjalan optimal. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengakui bahwa ketidaksinkronan antara program pemerintah pusat dan daerah masih kerap menimbulkan tumpang tindih kegiatan, duplikasi anggaran, serta rendahnya efektivitas pembangunan.
Hal itu disampaikan Tito dalam arahan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Cibinong, Senin (27/4/2026).
“Ketidaksinkronan antara program pemerintah pusat dan daerah kerap menimbulkan tumpang tindih kegiatan, duplikasi anggaran, serta rendahnya efektivitas pembangunan,” ujar Tito.
Akar persoalan itu, menurut Tito, terletak pada belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran di kedua tingkatan pemerintahan. Kondisi tersebut harus segera diperbaiki melalui penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan, karena tanpa sinkronisasi yang kuat, tujuan besar pembangunan nasional tidak akan tercapai secara optimal.
Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk menyelaraskan programnya dengan prioritas nasional. Langkah itu dinilai strategis agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Lebih jauh, Tito menegaskan bahwa hubungan pusat dan daerah tidak seharusnya bersifat instruktif semata. Ia mendorong terbentuknya kemitraan aktif dalam merancang pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.
“Pemerintah daerah harus menjadi mitra strategis yang tidak hanya menjalankan, tetapi juga ikut merancang kebijakan agar lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini pun dijadikan momentum untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di seluruh Indonesia.
Editor : B. Supriyadi
Sumber : Diskominfo Kabupaten Bogor
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
