TIMETODAY.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan bersiap mengambil langkah tegas terhadap praktik pengemplangan pajak yang dilakukan puluhan perusahaan baja asing di Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadwalkan kunjungan lapangan atau inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan baja asal China yang terdeteksi menunggak Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Rencana sidak tersebut dijadwalkan berlangsung antara Selasa atau Rabu pekan ini, sebagai tindak lanjut temuan pelanggaran fiskal yang merugikan negara.
“Sehari dua hari ini saya akan ke sana,” ujar Purbaya, dikutip Selasa (20/1/2026).
Berdasarkan data internal Kementerian Keuangan, puluhan perusahaan baja yang seluruhnya berasal dari China diketahui mengabaikan kewajiban perpajakan mereka. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah mengantongi dua nama besar yang akan menjadi target utama pemeriksaan mendadak.
Selain masalah PPN, Purbaya mengungkap dugaan modus operandi lain yang digunakan perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu pemalsuan data karyawan dengan memanfaatkan identitas penduduk lokal secara ilegal.
“Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia nggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat,” kata Purbaya pada Kamis (8/1/2026) lalu.
Menkeu menyatakan kekesalannya terhadap perusahaan-perusahaan berskala besar yang luput dari pengawasan dalam jangka waktu lama. Ia juga memberikan sinyal kuat akan melakukan evaluasi internal di Kementerian Keuangan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum pegawai yang melakukan pembiaran.
“Harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang ngelihatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat, nanti kita lihat ya,” kata Purbaya.
Langkah ini menunjukkan tekad pemerintah untuk menegakkan disiplin fiskal, memastikan semua perusahaan, termasuk yang beroperasi di sektor strategis seperti baja, mematuhi aturan pajak, dan tidak merugikan negara secara sistematis.***
Editor : Syafira
Sumber : iNews.id
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
