Rangkaian Isu Nasional: Dari Penguasaan Kembali Hutan hingga Pemulihan Bencana Sumatra

TIMETODAY.ID, JAKARTA – Sejumlah peristiwa nasional menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir, mulai dari langkah pemerintah menguasai kembali kawasan hutan hingga upaya pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra. Isu-isu tersebut menunjukkan beragam tantangan yang tengah dihadapi negara, baik di bidang lingkungan, kemanusiaan, maupun tata kelola pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto menyambangi Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyaksikan penyerahan laporan capaian penguasaan kembali kawasan hutan seluas 4 juta hektare. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga melihat langsung hasil penertiban kawasan hutan konservasi, penguasaan kembali tahap V, penagihan denda administratif oleh Satgas PKH, serta hasil penyelamatan keuangan negara yang nilainya mencapai Rp6,6 triliun.

Di sisi lain, dampak bencana banjir dan longsor di Sumatra masih menyisakan kekhawatiran. Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, menyebut sekitar 20 ribu calon jemaah haji di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berpotensi gagal berangkat pada musim haji mendatang akibat terdampak bencana. Pemerintah masih mengkaji berbagai opsi agar hak para calon jemaah tetap dapat terpenuhi.

Advertisement

Sorotan juga datang dari kalangan politik. Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam proses pemulihan bencana Sumatra. Ia mengingatkan agar penanganan pascabencana tidak memicu perpecahan dan tetap mengedepankan semangat gotong royong antar elemen bangsa.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming turut turun langsung menemui warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara. Selain memastikan penanganan berjalan optimal, Gibran juga menyempatkan diri menyapa anak-anak korban bencana dengan membagikan mainan, sebagai bentuk dukungan moril di tengah situasi sulit.

Namun, di tengah berbagai langkah tersebut, muncul pula kritik dari publik. Sejumlah pejabat negara dinilai kurang menunjukkan empati terhadap korban bencana Sumatra yang telah menelan lebih dari seribu korban jiwa. Catatan kritis ini menjadi pengingat bahwa kehadiran negara tidak hanya diukur dari kebijakan dan angka, tetapi juga dari kepekaan terhadap penderitaan masyarakat. (MG4)