Penunjukan Utusan AS ke Greenland Picu Ketegangan Baru AS–Denmark

TIMETODAY.ID, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan diplomatik dengan Denmark setelah menunjuk utusan khusus AS untuk Greenland, wilayah Arktik semi-otonom yang sebelumnya ingin ia aneksasi. Langkah ini langsung menuai protes dari pemerintah Denmark dan otoritas Greenland.

Pada Minggu (21/12/2025), Trump mengumumkan penunjukan Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus AS untuk Greenland, yang merupakan bagian dari Kerajaan Denmark. Penunjukan tersebut menandai eskalasi terbaru dari ambisi Trump terhadap pulau strategis di kawasan Arktik itu.

Dalam unggahan di platform X, Landry menyatakan kebanggaannya menerima penugasan tersebut dan menyebut peran itu sebagai “posisi sukarela untuk menjadikan Greenland bagian dari AS”.

Advertisement

Langkah Washington itu langsung memicu reaksi keras dari Kopenhagen. Pemerintah Denmark menyatakan akan memanggil duta besar AS untuk meminta penjelasan resmi. Sementara itu, Perdana Menteri Greenland menegaskan bahwa masa depan wilayahnya merupakan hak rakyat Greenland sendiri.

Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Trump kembali menghidupkan ketertarikannya terhadap Greenland, dengan alasan kepentingan strategis dan potensi kekayaan mineralnya. Bahkan, Trump secara terbuka menolak untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan demi mengamankan kendali atas pulau tersebut, sikap yang mengejutkan Denmark sebagai sekutu lama AS di NATO.

Greenland, yang dihuni sekitar 57.000 penduduk, telah memiliki pemerintahan sendiri sejak 1979. Namun, urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri masih berada di bawah kendali Denmark. Meski dukungan terhadap kemerdekaan Greenland dari Denmark cukup kuat, survei menunjukkan mayoritas warga menolak kemungkinan bergabung dengan Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menyebut penunjukan Landry sebagai langkah yang “sangat mengecewakan” dan mengingatkan AS untuk menghormati kedaulatan Denmark.

“Selama kita memiliki kerajaan yang terdiri dari Denmark, Kepulauan Faroe, dan Greenland, kita tidak dapat menerima tindakan yang merusak integritas teritorial kita,” kata Rasmussen kepada stasiun televisi Denmark, TV2.

Sikap serupa disampaikan Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen. Ia menegaskan bahwa Greenland terbuka bekerja sama dengan AS maupun negara lain, tetapi hanya berdasarkan prinsip saling menghormati.

“Penunjukan utusan khusus tidak mengubah apa pun bagi kami. Kami menentukan masa depan kami sendiri. Greenland milik rakyat Greenland, dan integritas teritorial harus dihormati,” ujarnya, seperti dilansir BBC.

Dukungan terhadap Denmark juga datang dari Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa Uni Eropa berdiri dalam “solidaritas penuh dengan Denmark dan rakyat Greenland”.

Sementara itu, Trump menyatakan melalui media sosial bahwa Landry memahami betapa “pentingnya Greenland bagi keamanan nasional kita” dan akan memperjuangkan kepentingan AS. Landry sendiri menegaskan komitmennya untuk membantu menjadikan Greenland bagian dari Amerika Serikat.

Penunjukan utusan khusus ini bersifat informal dan tidak memerlukan persetujuan negara tuan rumah. Namun, langkah tersebut dipandang sebagai sinyal kuat bahwa ambisi Trump untuk mengendalikan Greenland masih belum surut.

Trump sebelumnya pernah mencoba membeli Greenland pada 2019, namun proposal tersebut ditolak tegas oleh Denmark dan pemerintah Greenland dengan pernyataan bahwa “Greenland tidak untuk dijual”.

Landry sendiri telah lama menyuarakan pandangannya terkait Greenland. Dalam unggahan di X pada Januari lalu, ia menulis, “Presiden Donald J. Trump benar sekali! Kita perlu memastikan bahwa Greenland bergabung dengan Amerika Serikat. BAGUS untuk mereka, BAGUS untuk kita! Mari kita selesaikan!”

Penunjukan ini terjadi di tengah meningkatnya persaingan geopolitik di kawasan Arktik, seiring mencairnya es yang membuka jalur pelayaran baru serta akses terhadap sumber daya mineral bernilai tinggi. Posisi Greenland yang berada di antara Amerika Utara dan Eropa menjadikannya titik strategis penting bagi perencanaan keamanan AS dan NATO.

Amerika Serikat telah mempertahankan kehadiran militernya di Greenland sejak Perang Dunia II dan kembali membuka konsulat di Nuuk pada 2020. Wakil Presiden AS JD Vance bahkan mengunjungi pangkalan AS di Greenland pada Maret lalu dan menyerukan agar rakyat Greenland “membuat kesepakatan dengan AS”.***