Prabowo Siapkan Satgas Rehabilitasi, Ribuan Rumah Akan Dibangun untuk Korban Bencana di Sumatra

TIMETODAY.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus rehabilitasi dan rekonstruksi untuk menangani dampak banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatra. Satgas ini akan berfokus pada percepatan pemulihan, terutama penyediaan hunian bagi warga terdampak bencana.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan segera membangun hunian sementara maupun hunian permanen dengan melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” ujar Prabowo.

Advertisement

Masalah Lahan Tak Boleh Menghambat

Prabowo menegaskan persoalan ketersediaan lahan tidak boleh menjadi penghalang. Ia membuka peluang pemanfaatan seluruh aset negara, termasuk lahan perkebunan milik PTPN maupun wilayah konsesi hutan, demi kepentingan warga terdampak bencana.

“Cari lahan, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua,” tegasnya.

Pembangunan 2.000 Rumah Dimulai

Berdasarkan laporan yang diterimanya, pemerintah akan segera memulai pembangunan sekitar 2.000 unit rumah. Selain itu, dukungan infrastruktur dan logistik juga telah dikirim ke lokasi terdampak, termasuk alat berat, pasokan air bersih, dan fasilitas darurat.

“Seribu alat berat sudah dikirim, termasuk truk, ekskavator, tangki air bersih, dan air minum. Kami juga menyiapkan toilet portabel serta 50 jembatan bailey, tujuh di antaranya sudah selesai,” kata Prabowo.

APBN Dipastikan Siap

Terkait pendanaan, Prabowo memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap menopang seluruh proses pemulihan. Ia menegaskan ketersediaan anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi yang dilakukan pemerintah sejak awal.

“APBN sudah kita siapkan, dan saya katakan memang uangnya ada,” ujarnya.

Pemerintah pusat juga telah menyalurkan bantuan Rp4 miliar untuk 52 kabupaten/kota terdampak, serta dana operasional taktis sebesar Rp20 miliar untuk tingkat provinsi guna mempercepat penanganan di lapangan. (MG4)