TIMETODAY.ID, JAKARTA — Di tengah sorotan publik terhadap maraknya pembalakan hutan yang diduga berkontribusi pada bencana banjir dan longsor, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Heriyadi atau Titiek Soeharto, menyampaikan pesan tegas kepada para pengusaha: hentikan penebangan hutan dan alihkan usaha ke sektor pertanian.
Pesan itu ia sampaikan usai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025). Bagi Titiek, solusi tidak cukup hanya dengan moratorium sementara. Ia menginginkan penghentian aktivitas penebangan secara permanen.
“Moratorium itu kan disetop sementara, nanti bisa dihidupin lagi. Kami maunya supaya itu tidak ada lagi penebangan-penebangan,” kata Titiek.
Ia pun mendorong para pengusaha untuk mencari sumber penghidupan lain yang lebih ramah lingkungan. Menurutnya, sektor pertanian masih sangat terbuka dan justru memberikan manfaat langsung bagi ketahanan pangan.
“Sudahlah, itu pengusaha-pengusaha itu cari makan tempat lain. Tanam padi kek, tanam jagung, apa yang lain-lainnya bisa dikerjakan. Jangan tebang-tebang lagi pohon kita,” ujar Titiek.
Isu pembalakan liar dan perizinan pemanfaatan hutan sendiri kembali menjadi sorotan setelah bencana banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Menanggapi hal itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa selama dirinya menjabat, tidak satu pun izin baru untuk penebangan hutan diterbitkan.
“Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya,” kata Raja Juli di Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Raja Juli mengungkapkan, sejak awal menjabat, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan pesan khusus agar pengelolaan hutan dijalankan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Arahan itu, menurutnya, benar-benar ia pegang teguh dalam setiap kebijakan.
“Presiden juga memerintah untuk sangat berhati-hati menerbitkan perizinan. Amanah ini saya jaga betul. Tidak satu pun izin PBPH baru saya terbitkan untuk penebangan. PBPH yang saya terbitkan semua adalah ‘Jasa Lingkungan’ yang merupakan izin untuk menanam,” jelasnya.
Tak hanya soal perizinan, pemerintah juga terus mengencangkan penegakan hukum kehutanan. Raja Juli menyebut, pada Februari lalu pihaknya telah mencabut 18 izin PBPH yang dinilai bermasalah. Ke depan, sebanyak 20 izin lain yang berkinerja buruk juga akan dicabut, termasuk di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Ia menegaskan, komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga hutan bukan sekadar wacana. Selain membentuk Satgas PKH dan memulihkan 12 juta hektare lahan kritis, Prabowo juga menghibahkan lahan pribadinya di Aceh untuk kawasan konservasi Gajah Sumatera.
Di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang kian nyata, seruan Titiek Soeharto menjadi penegasan bahwa penyelamatan hutan tak cukup dengan kebijakan setengah jalan. Keberanian menghentikan penebangan sekaligus mengubah orientasi usaha dinilai sebagai kunci menjaga masa depan lingkungan dan kehidupan masyarakat.***
Editor : Syafira
Sumber : iNews.id
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
