TIMETODAY.ID, ISLAMABAD — Otoritas Pakistan tengah menuai kritik tajam setelah banjir bandang dan hujan deras yang melanda beberapa wilayah negara itu menewaskan 368 orang dan merusak infrastruktur penting di Khyber Pakhtunkhwa pekan ini.
Sebuah laporan audit terbaru menyoroti kelemahan serius dalam efektivitas, prioritas, dan kesiapan Otoritas Manajemen Bencana Nasional (NDMA) Pakistan dalam menangani darurat nasional.
Situasi tidak kalah parah terjadi di Punjab Selatan, di mana luapan Sungai Indus, Chenab, dan Sutlej memaksa ribuan keluarga mengungsi. Hujan deras yang mengguyur Karachi baru-baru ini bahkan membuat pusat ekonomi Pakistan lumpuh total.
Alih-alih respons nasional yang cepat, terkoordinasi, dan didukung sumber daya memadai, laporan audit justru menyoroti buruknya pengelolaan mandat dan dana oleh NDMA.
Salah satu temuan paling mengejutkan adalah penggunaan dana tidak sah sebesar 23,254 juta rupee (sekitar Rp1,3 miliar) dari Dana NDMA untuk jasa manajemen acara, sebuah penyalahgunaan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kesiapsiagaan bencana dan bantuan darurat.
Audit juga mencatat pemberian kontrak bernilai 5,674 miliar rupee (sekitar Rp327 miliar) kepada perusahaan milik negara untuk proyek saluran Gujjar dan Orangi di Karachi dengan harga yang dinilai terlalu mahal dan minim transparansi.
Praktik pengadaan tenda keluarga juga memicu sorotan. Sistem pra-kualifikasi yang digunakan, bukannya melalui lelang terbuka, menyebabkan kerugian 4,829 miliar rupee. Audit menilai hal ini menunjukkan pola kelalaian serius, bahkan diduga korupsi, yang merugikan masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi NDMA.
Dalam beberapa keadaan darurat terakhir, hampir tidak ada bukti operasi penyelamatan besar yang dipimpin NDMA. Distribusi bantuan pun berjalan lambat, dengan sebagian besar bantuan datang dari otoritas bencana provinsi, militer, dan kelompok masyarakat sipil, sementara kehadiran NDMA nyaris tidak terlihat.
Kinerja lembaga ini pun memicu frustrasi publik. Laporan Auditor Jenderal Pakistan (AGP) menegaskan adanya ketidakpuasan luas terhadap NDMA, khususnya terkait kampanye kesadaran, kesiapsiagaan, dan kerja lapangan. Ketidakpuasan ini kini semakin mendalam.
Melihat ke depan, temuan AGP diharapkan menjadi momentum akuntabilitas dan reformasi. Langkah awal yang diperlukan adalah mengusut dan menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan dana. Hanya dengan itu, kepercayaan publik terhadap NDMA dapat dipulihkan.
Editor : Syafira
Sumber : CNNIndonesia.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel





































