TIMETODAY.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengevaluasi tata ruang di wilayahnya sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah eskalasi bencana alam di Bekasi, Bogor, dan Karawang.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Barat telah menyusun program khusus untuk menangani banjir yang kerap melanda sejumlah daerah di provinsi tersebut.
Seluruh sumber daya akan dikerahkan untuk menangani permasalahan bencana yang kerap melanda berbagai daerah di Jawa Barat.
Ia menjelaskan bahwa salah satu faktor utama penyebab banjir adalah berkurangnya ruang terbuka hijau, kawasan hutan, dan lahan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang.
“Selasa depan akan diadakan rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota se-Jawa Barat dengan Menteri ATR/BPN untuk mengevaluasi tata ruang. Termasuk hilangnya daerah resapan air, kawasan hijau, dan lahan persawahan yang paling banyak terdapat di Jawa Barat,” ujarnya.
Dedi juga menegaskan pentingnya penghentian alih fungsi lahan secara masif demi menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah dampak bencana yang lebih luas.
Selain itu, ia menekankan bahwa upaya penanggulangan banjir tidak boleh berhenti hanya pada pemberian bantuan bagi warga terdampak, tetapi juga harus disertai langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Bantuan untuk warga terdampak banjir tidak boleh hanya berupa sembako, tetapi harus ada langkah konkret agar bencana ini tidak terus berulang di masa depan,” ujarnya.
Mengenai banjir yang kerap melanda kawasan perumahan, Dedi menyatakan akan melakukan audit menyeluruh terhadap pengembang yang sebelumnya mengklaim proyek mereka bebas banjir, namun kenyataannya mengalami genangan air yang cukup tinggi setelah dihuni.
“Banyak perumahan yang dijanjikan bebas banjir, tetapi kenyataannya banjirnya mencapai dua meter. Saya akan audit semuanya,” katanya.
Audit ini bertujuan untuk memastikan apakah analisis dampak lingkungan telah dilakukan dengan benar, khususnya terkait sistem pengendalian banjir yang diterapkan oleh pengembang perumahan, atau justru terdapat kesalahan dalam perencanaannya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
