TIMETODAY.ID, BOGOR – Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak pada sektor perhotelan, termasuk di Kota Bogor, Jawa Barat.
Ditemui timetoday.id, belum lama ini, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay, menyatakan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, langkah terakhir yang harus diambil adalah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.
“Kami khawatir pada awal Maret ini tidak terjadi rebound seperti biasanya. Ditambah dengan beban pengusaha yang semakin berat, masuknya bulan Ramadan akan meningkatkan beban biaya tenaga kerja karena adanya tunjangan hari raya (THR),” ujar Yuno.
Langkah tersebut, kata Yuno sesuai sesuai hasil Musyawarah Nasional (Munas) PHRI yang berlangsung pada 10-11 Februari di Royale Garden, mayoritas pelaku usaha perhotelan menyatakan kemungkinan besar akan melakukan PHK massal pasca-Lebaran jika kondisi pasar tidak membaik dan kegiatan pemerintah tetap tidak dilaksanakan.
Yuno menjelaskan bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengatur efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan 50 persen untuk kegiatan perjalanan dinas. Hal ini berdampak langsung pada sektor perhotelan karena perjalanan dinas dan rapat-rapat pemerintah merupakan salah satu sumber utama pendapatan industri ini.
“Sejauh ini belum ada pembatalan pemesanan karena Januari dan Februari memang periode dengan tingkat okupansi rendah. Namun, pemesanan hotel untuk kegiatan pemerintah yang biasanya mulai meningkat sejak Maret belum terlihat akibat kebijakan ini,” katanya.
Menurutnya, dampak dari kebijakan ini sudah mulai dirasakan sejak November-Desember 2024, di mana terjadi penurunan jumlah kegiatan rapat pemerintah sebesar 30-40 persen. Namun, pada periode tersebut, sektor perhotelan masih terbantu oleh liburan sekolah dan hari raya nasional.
Untuk menghindari PHK, PHRI Kota Bogor berharap pemerintah dapat melakukan efisiensi anggaran di sektor lain, seperti perjalanan luar negeri dan pembelian kendaraan dinas, daripada memangkas kegiatan yang berdampak luas terhadap rantai ekonomi, termasuk UMKM dan pemasok perhotelan.
“Kami tidak menolak upaya penghematan anggaran, tetapi kebijakan ini kurang tepat karena dampaknya sangat besar, seperti saat pandemi COVID-19, di mana banyak pekerja kesulitan membayar cicilan rumah dan kendaraan,” tuntas Yuno. ***
