TIMETODAY.ID, BOGOR – Terpilih sebagai Wali Kota Bogor periode 2025-2030, Dedie Abdu Rachim menghadapi tantangan besar dalam upaya menghidupkan kembali layanan Biskita Transpakuan.
Program transportasi publik yang sebelumnya sempat terhenti ini menjadi salah satu prioritas utamanya. Namun, Dedie menekankan bahwa kelangsungan layanan tersebut sangat bergantung pada kejelasan skema pembiayaan subsidi.
Dalam upaya mencari solusi, Dedie telah berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait kemungkinan memanfaatkan dana opsen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk mendukung subsidi Biskita Transpakuan.
Ia menyebut bahwa dana tersebut memang memiliki peruntukan bagi peningkatan layanan transportasi publik dan dapat dioptimalkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sesuai ketentuan dan arahan dari Gubernur, dana opsen PKB memang ditujukan untuk peningkatan pelayanan transportasi publik. Secara teknis, hal ini memungkinkan untuk digunakan dalam pembiayaan subsidi melalui APBD,” ujar Dedie saat menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di kantor PWI Kota Bogor, Minggu (9/2/2025).
Saat ini, tahapan teknis dan administrasi untuk pengoperasian kembali Biskita Transpakuan masih dalam proses pematangan.
Menurut Dedie, finalisasi aturan hukum sedang dikerjakan oleh bagian terkait. Jika berjalan sesuai rencana, maka proses lelang pengadaan teknologi informasi dan sistem pengawasan subsidi akan segera dibuka dalam waktu dekat.
Tantangan dalam menghidupkan kembali Biskita Transpakuan bukan hanya soal skema pembiayaan, tetapi juga kesiapan operasional dan keberlanjutan layanan.
Salah satu aspek yang masih menjadi tanda tanya adalah nasib para sopir Biskita Transpakuanyang sebelumnya diberhentikan akibat penghentian layanan.
“Kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait hal ini. Namun yang jelas, layanan ini akan kembali beroperasi,”* tegas Dedie.
Biskita Transpakuan sempat menjadi solusi transportasi publik yang ramah lingkungan dan efisien bagi warga Bogor. Namun, kendala dalam sistem pembiayaan subsidi membuat program ini terhenti.
Dengan adanya dukungan dari Pemprov Jawa Barat dan strategi yang sedang dirancang, Dedie optimistis layanan ini bisa dioperasikan kembali.
Namun, tantangan ke depan masih cukup besar. Selain memastikan subsidi berjalan efektif, pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem pengelolaan teknologi dan infrastruktur pendukung benar-benar siap.
Selain itu, aspek kesejahteraan para sopir dan tenaga kerja yang terlibat dalam operasional Biskita Transpakuan juga harus menjadi perhatian.
Jika semua proses dapat berjalan lancar, kebangkitan kembali Biskita Transpakuan bisa menjadi langkah penting dalam transformasi transportasi publik di Bogor, sekaligus mendorong penggunaan kendaraan umum yang lebih berkelanjutan dan efisien. ***
