Carut-Marut PPDB Zonasi Kota Bogor, Presiden Mahasiswa Universitas Binaniaga Angkat Bicara

Presiden Mahasiswa Universitas Binaniaga
Muhammad Azrin, Presiden Mahasiswa Universitas Binaniaga. Foto : Ist.

TIMETODAY.IDMuhammad Azrin, Presiden Mahasiswa Universitas Binaniaga, memberikan pandangannya mengenai kekacauan PPDB Zonasi yang terjadi di Kota Bogor.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menjadi sorotan masyarakat. Berbagai praktik kecurangan seperti manipulasi dokumen kependudukan, suap, pungutan liar, dan lain-lain, kembali marak terjadi di masyarakat.

“Situasi ini sangat memprihatinkan bagi kita semua. Hanya untuk masuk sekolah saja, kita dihadapkan pada berbagai perilaku koruptif baik dari pihak sekolah, aparat pemerintah, maupun orang tua siswa. Hal ini jelas bertentangan dengan esensi pendidikan itu sendiri, yang seharusnya mampu menumbuhkan dan memberikan contoh nilai-nilai integritas dan kejujuran bagi peserta didik,” ujar Azrin.

Advertisement

Ia juga mengungkapkan bahwa masalah ini terjadi karena kurangnya alokasi anggaran untuk pendidikan, khususnya untuk pemerataan pembangunan gedung sekolah baru di Kota Bogor.

Baca Juga :  Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kasus Kebakaran yang Tewaskan Wartawan Tribrata TV

“Akar dari permasalahan PPDB Zonasi adalah kurangnya jumlah sekolah yang tersedia dan kualitas sekolah yang tidak setara. Selama jumlah bangku sekolah tidak ditambah, PPDB Zonasi akan terus menuai masalah,” tutur Azrin.

Azrin menjelaskan bahwa Pemkot Bogor perlu bermitra dengan sekolah swasta, sehingga siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa mendapatkan sekolah terdekat di wilayahnya.

“Pemerintah Kota Bogor wajib memberikan jaminan kepada anak-anak yang tidak dapat bersekolah di sekolah negeri agar dapat ditampung di sekolah swasta dengan biaya pemerintah,” jelasnya.

Dengan demikian, kemitraan antara pemerintah dan sekolah swasta menjadi salah satu solusi agar anak-anak kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri dan masuk sekolah swasta dapat difasilitasi agar memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Baca Juga :  PUBLIKASI KEGIATAN DINAS PEKRJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOGOR

Menurutnya,  kemitraan pemerintah dan swasta dalam sektor pendidikan telah banyak diterapkan di sejumlah negara, seperti India, Filipina dan Australia. Sehingga, partisipasi swasta sangat signifikan dalam mewujudkan akses pendidikan berkualitas dan merata.

Selain masalah jumlah sekolah, persoalan pendidikan lainnya seperti tenaga pendidik dan sarana prasarana juga masih menjadi masalah yang harus segera diselesaikan secara komprehensif oleh Pemkot Bogor. ***

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel

=========================================================