TIMETODAY.ID, BOGOR – Pemerintah Kota Bogor mengkaji pengoperasian dua koridor BisKita Trans Pakuan tanpa subsidi. Skema itu disiapkan agar layanan empat koridor BisKita tetap berjalan tanpa menambah beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan pemerintah daerah menargetkan anggaran subsidi BisKita tetap sebesar Rp 51 miliar per tahun meski Koridor 3 dan 4 diaktifkan kembali.
“Estimasi anggaran kita tetap bertahan di angka Rp 51 miliar untuk empat koridor, di mana dua koridor nantinya akan berjalan tanpa subsidi. Misalnya Koridor 1 dan 2 dioperasikan tanpa subsidi, sedangkan Koridor 3 dan 4 tetap mendapat subsidi,” kata Dedie, Selasa, 23 Juni 2026.
Menurut Dedie, skema tersebut masih dibahas dan dikaji secara mendalam. Pengaktifan kembali koridor dilakukan untuk memperluas layanan transportasi massal sekaligus mengakomodasi kebutuhan mobilitas warga setelah kebijakan penghapusan angkutan kota (angkot) berusia lebih dari 20 tahun diterapkan.
BisKita Trans Pakuan sebelumnya sempat menghentikan operasional selama sekitar tiga bulan sejak Januari 2025 untuk evaluasi dan transisi manajemen. Layanan itu kembali beroperasi secara bertahap mulai April 2025 dengan empat koridor, yakni Koridor 1 Terminal Bubulak–Cidangiang, Koridor 2 Ciawi–Terminal Bubulak, Koridor 5 Stasiun Bogor–Terminal Ciparigi, dan Koridor 6 Stasiun Bogor–Parung Banteng.
Selain mengoptimalkan layanan BisKita, Pemerintah Kota Bogor juga menyiapkan armada transportasi baru berbasis ramah lingkungan sebagai bagian dari program peremajaan angkutan umum.
“Kami juga sedang menyiapkan moda transportasi peremajaan yang berbasis konsep hijau,” ujar Dedie.
Pemerintah Kota Bogor telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2026 tentang rasionalisasi, peremajaan, dan penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Aturan tersebut menjadi dasar hukum penghapusan angkot berusia di atas dua dekade.
Dedie menilai penataan transportasi umum perlu dilakukan karena jumlah armada angkot yang beroperasi saat ini sudah melebihi kebutuhan masyarakat.
“Kondisi saat ini justru angkot yang menunggu penumpang, sehingga memicu banyaknya angkot yang berhenti sembarangan. Ini menjadi indikator jelas bahwa jumlah angkot sudah berlebihan,” kata dia.
