Dua Titik Pelintasan Kereta di Bogor Segera Dibenahi, Ini Skemanya

TIMETODAY.ID, BOGOR – Dua titik pelintasan sebidang kereta api di Kota Bogor, yakni Jalan MA Salmun dan Kebon Pedes, segera mendapat penanganan infrastruktur. Keduanya memiliki skema pembiayaan berbeda setelah Komisi V DPR RI turun langsung ke lapangan dan mendorong percepatan penanganan pelintasan kereta api di seluruh Indonesia.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqien menyampaikan, pelintasan MA Salmun sebelumnya sempat akan ditutup total, tetapi ditolak warga setempat karena dianggap sebagai akses vital. Kunjungan Komisi V DPR RI yang melihat langsung kondisi lapangan mengubah keputusan tersebut, dari penutupan menjadi pembangunan flyover yang direncanakan dapat dilalui pejalan kaki, pesepeda motor, dan kendaraan ringan.

Pembangunan flyover itu kini sudah dipastikan masuk dalam program intervensi tahun 2027, sepenuhnya di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, tanpa membebani anggaran daerah.

Advertisement

“Yang MA Salmun sudah pasti tahun depan dibangun. Itu sepenuhnya dari kewenangan Kementerian PU, kita serahkan semuanya,” ujar Jenal, Jumat (12/6/2026).

Berbeda dengan MA Salmun, penanganan pelintasan Kebon Pedes memerlukan skema pembiayaan bersama. Detail Engineering Design (DED) untuk lokasi ini telah tersedia di Dinas PUPR dengan estimasi total biaya sekitar Rp 350 miliar, mencakup pembebasan lahan dan konstruksi. Anggaran tersebut akan ditanggung bersama oleh Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat.

Namun, mengingat anggaran daerah yang terbatas dan harus dibagi untuk berbagai program prioritas, Pemerintah Kota Bogor tengah menjajaki opsi pinjaman dari lembaga keuangan seperti Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Bank Jabar Banten (BJB).

“Kalau tidak seperti itu, dengan anggaran yang terbatas setiap tahunnya, saya rasa lima tahun tidak akan terbangun,” kata Jenal.

Di luar dua pelintasan tersebut, kunjungan Komisi V DPR RI juga menyentuh persoalan kawasan Batu Tulis yang terdampak longsor. Pemerintah Kota membutuhkan jalan trase baru karena ruas jalan lama tidak lagi dapat digunakan. Jenal mendorong Kementerian Perhubungan untuk bertanggung jawab atas perbaikan underpass di kawasan itu yang kondisinya dinilai mulai tidak representatif.

Terkait operasional pelintasan, Jenal juga meminta agar perekrutan penjaga palang pintu di jalur kereta api memprioritaskan warga lokal, khususnya dari kelompok desil 1 hingga 5 yang belum memiliki pekerjaan, sejalan dengan semangat kunjungan Komisi V DPR yang menekankan kehadiran negara untuk kepentingan rakyat di sekitar lintasan kereta api.