Kemenhaj Siapkan Terobosan “War Tiket” demi Urai Antrean Haji

war tiket
ILUSTRASI : Sejumlah jamaah haji Indonesia mengenakan pakaian ihram saat melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Panjangnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia mendorong Kementerian Haji dan Umrah mewacanakanpenerapan sistem "war tiket" sebagai alternatif solusi penguraian antrean. FOTO : DOK. Media Center Haji (MCH) 2025.

TIMETODAY.ID, BOGOR – Kementerian Haji dan Umrah mewacanakan penerapan sistem “war tiket” sebagai terobosan untuk mengurai antrean haji yang terus memanjang di Indonesia. Skema ini memungkinkan calon jamaah mendaftar secara terbuka berdasarkan kesiapan, tanpa harus melalui mekanisme antrean konvensional yang bisa mencapai puluhan tahun.

Kepala Kemenhaj Kabupaten Bogor, H. Muslimin, mengatakan gagasan itu muncul sebagai respons atas kondisi daftar tunggu haji yang kian panjang. Meski begitu, ia menegaskan wacana tersebut belum masuk tahap pembahasan teknis.

“Itu baru wacana. Jadi mungkin pimpinan kita mewacanakan dengan kondisi antrean yang begitu panjang, barangkali sistem itu bisa menjadi solusi,” ujar Muslimin saat ditemui, Rabu (22/4/2026).

Advertisement
Baca Juga :  Anak-anak Bisa Sampaikan Pengaduan dan Saran Lewat Sibadra

Dalam mekanisme yang diwacanakan, slot keberangkatan dibuka secara bersamaan dan siapa pun yang siap dapat langsung mendaftar.

“War tiket itu jadi tidak ada antrean. Siapa yang siap, misalnya kuota kita tahun ini 221.000, nah dari 221.000 itu nanti dibuka, siapa saja yang siap,” jelasnya.

Muslimin menambahkan, sistem ini juga berpotensi diterapkan secara paralel apabila kuota haji Indonesia bertambah. Kuota tambahan itulah yang akan dibuka lewat mekanisme war tiket, sementara kuota reguler tetap diperuntukkan bagi jamaah yang sudah mengantre.

Baca Juga :  Kemenhaj Pastikan Jamaah Umrah Asal Kabupaten Bogor Aman dari Konflik Timur Tengah

Pemerintah, kata dia, tidak akan mengorbankan hak jamaah yang telah lama masuk daftar tunggu.

“Prinsipnya kita tidak akan mengorbankan jamaah yang sedang antre. Tapi di sisi lain, pemerintah juga mencari solusi agar antrean ini bisa terurai biar ada win-win solution,” tuturnya.

Jika wacana ini berlanjut ke tahap kebijakan, diperlukan proses panjang, termasuk kajian mendalam dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hingga kini, belum ada pembahasan lanjutan secara formal mengenai rencana tersebut.

Editor : B. Supriyadi

Wartawan : Amelia Azizah

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel