TIMETODAY.ID, BOGOR – DPRD Kabupaten Bogor mengingatkan bahwa penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, meminta agar kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dijalankan terlebih dahulu sebelum dilakukan evaluasi lebih lanjut.
“Kebijakan itu bisa ditinjau kapan pun, jadi yang sudah ditetapkan pemerintah silakan dijalankan dulu,” ujar Agus Salim kepada wartawan, Sabtu (4/4/2026).
Agus menegaskan, sektor pelayanan publik harus tetap berjalan optimal meski sebagian ASN menjalankan tugas dari rumah. Ia menyebut penurunan kinerja sebagai hal yang paling dihindari dalam implementasi kebijakan ini.
“Yang jelas, jangan sampai WFH ini mengurangi kinerja, terutama di bagian pelayanan tetap harus berjalan,” katanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, kebijakan WFH sejatinya merupakan bagian dari langkah efisiensi pemerintah dalam menghadapi kondisi saat ini, termasuk penghematan energi. Namun, ia menekankan bahwa efisiensi bukan satu-satunya tujuan yang ingin dicapai.
Terkait penentuan hari pelaksanaan WFH, Agus menyatakan hal tersebut masih terbuka untuk dievaluasi sesuai kebutuhan dan perkembangan ke depan.
“Untuk harinya, dijalankan dulu, baru nanti kita evaluasi. Kita lihat apakah masih perlu penyesuaian,” ungkapnya.
