TIMETODAY.ID, BOGOR – Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencabut izin operasional SMK IDN Boarding School Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menuai sorotan dari kalangan legislatif. DPRD Jawa Barat mengaku tidak mendapat konfirmasi apa pun sebelum kebijakan itu dikeluarkan.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Dede Chandra Sasmita, menegaskan bahwa hingga Selasa (17/4/2026), pihaknya sama sekali belum menerima informasi resmi dari pemerintah provinsi terkait pencabutan izin tersebut.
“Saya di Komisi V DPRD Jabar yang membawahi Disdik, hingga saat ini tidak ada konfirmasi apa pun terkait keluarnya surat gubernur tersebut,” ujar Dede kepada wartawan.
Ketiadaan komunikasi itu dinilai sebagai cacat prosedur. Menurut Dechan, sapaan akrabnya pencabutan izin sekolah, apalagi di tengah tahun ajaran berjalan, semestinya didahului mekanisme bertahap, bukan langsung eksekusi.
“Setidaknya sebelum ada pencabutan, ada dulu surat peringatan, SP 1, SP 2, baru pencabutan. Karena ini di tengah tahun ajaran, jadi kasihan,” jelasnya.
Dechan menyatakan Komisi V akan membawa persoalan ini ke pimpinan DPRD Jawa Barat guna dievaluasi setelah masa Lebaran.
“Kami dari Komisi V harus menyampaikan ini ke pimpinan, biar nanti pimpinan yang melakukan reduksi untuk mengevaluasi di fase setelah Lebaran nanti,” tegasnya.
Langkah lanjutan juga disiapkan. Komisi V berencana memanggil Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk meminta penjelasan resmi atas kebijakan tersebut. Dechan berharap ada solusi konkret yang melindungi hak siswa yang kini terancam kehilangan akses pendidikan.
“Harapannya ada solusi, bagaimana agar siswa-siswa yang tengah jalan ini tidak dihentikan,” kata dia.
Editor : B. Supriyadi
Wartawan : Amelia Azizah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
