DPR Desak Pemerintah Permudah Akses Bantuan Bencana dari Luar Negeri

TIMETODAY.ID, JAKARTA — Upaya penyaluran bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Sumatera memunculkan sorotan di parlemen. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mendorong pemerintah agar segera membuka akses masuk bantuan dari warga Aceh yang bermukim di Malaysia tanpa terhambat prosedur birokrasi.

Dorongan itu disampaikan Dasco dalam rapat bersama pemerintah yang membahas penanganan pascabencana Sumatera di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Dalam forum tersebut, Dasco menyoroti kewenangan yang menyebabkan bantuan kemanusiaan itu masih tertahan.

“Saya tangkap masalah bantuan dari warga Aceh yang di Malaysia, itu untuk memasukkan barang sekarang ini jadi kewenangannya siapa, Pak Mendagri? Supaya cepat diputus di sini,” kata Dasco.

Advertisement

Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan proses perizinan berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tito memaparkan bantuan yang saat ini tertahan terdiri dari berbagai kebutuhan pokok dan logistik bernilai miliaran rupiah.

“Makanan siap saji ada 5.000 dus, ini Rp 1 miliar. Yang banyak adalah pakaian baru, 3.000 karung, Rp 126 M, Al-Qur’an senilai Rp 1 miliar, ada kloset toilet Rp 4,8 M,” kata Tito.

Ia menambahkan, bantuan tersebut saat ini berada di Port Klang dan direncanakan dikirim ke Lhokseumawe. Namun, untuk komoditas tertentu seperti minyak goreng dan gula pasir, diperlukan persetujuan dari kementerian teknis.

“Nah, ini yang mereka mohon bisa dikirimkan ke pelabuhan di Lhokseumawe dari Port Klang. Barangnya sekarang sudah ada di Port Klang. Namun kami sudah mengirim surat kepada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Intinya adalah untuk minyak goreng dan gula pasir, kita perlu ada surat dari kementerian teknis, yaitu Mentan, karena minyak goreng dan gula pasir apakah boleh dimasukkan,” sambungnya.

Dasco menilai pengiriman bantuan tersebut bersifat khusus karena hanya dilakukan satu kali dan merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan dari diaspora. Ia kemudian meminta Menteri Pertanian membantu mempermudah proses tersebut.

“Ini kan cuma pengiriman satu kali? Sumbangan dari warga Aceh yang tinggal di Malaysia. Saya pikir mungkin Mentan nggak keberatan kali kan ini karena jumlahnya nggak terlalu banyak. Pak Mentan?” kata Dasco.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang hadir dalam rapat menilai komoditas beras sangat sensitif sehingga sebaiknya tidak termasuk dalam bantuan. Namun Dasco menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak mencakup beras.

“Usul kami, kalau bisa, beras ini sangat sensitif,” kata Andi.
“Nggak ada beras, Pak, hanya minyak goreng dan gula pasir sedikit itu,” kata Dasco.

Andi kemudian mengusulkan opsi lain agar bantuan tersebut dikonversi menjadi uang tunai. Ia menyebut saat ini pemerintah tengah meningkatkan ekspor minyak goreng ke sejumlah negara.

“Kalau masih bisa, usul kami, karena kami juga ekspor minyak goreng besar-besaran ke beberapa negara. Tapi kalau memang bisa itu diuangkan, tapi kalau harus masuk, saya kira pengawasan yang sangat ketat,” kata Andi.

Menutup pembahasan, Dasco menilai pemerintah dapat memberikan dispensasi karena pengiriman dilakukan satu kali dan bertujuan murni untuk kemanusiaan. Ia meminta Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar perizinan segera diselesaikan.

“Ini sudah keburu dibeli, barangnya tinggal dikirim, dan hanya satu kali, dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali, daripada nanti kita kan repot harus diuangkan lagi, beli lagi,” kata Dasco.

“Pak Mensesneg dan Menkeu bisa koordinasi dengan Dirjen Bea Cukai, ini kita sudah dengar Mentan, karena ini namanya sumbangan hanya satu kali dan jumlahnya tidak ganggu. Saya pikir Pak Mendagri kita bisa realisasi secepatnya supaya barang-barang ini bisa masuk dan diawasi ketat langsung ke pengungsian dalam rangka sambut puasa dan Hari Raya Lebaran,” imbuhnya.***