TIMETODAY.ID, JAKARTA — Langkah Indonesia dalam merespons konflik Gaza kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah mantan menteri luar negeri dan wakil menteri luar negeri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi strategis terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia, terutama mengenai keterlibatan dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dalam forum itu, para diplomat senior mendapatkan penjelasan langsung dari Presiden mengenai pertimbangan Indonesia bergabung dalam forum internasional tersebut.
Salah satu peserta pertemuan, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, menilai pendekatan yang diambil Prabowo mencerminkan sikap realistis dalam menghadapi dinamika geopolitik global.
“Kesan saya adalah beliau, Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino usai pertemuan, Rabu (4/2/2026).
Meski demikian, Dino menegaskan Dewan Perdamaian Gaza bukanlah solusi instan bagi konflik berkepanjangan di kawasan tersebut.
Ia menilai forum tersebut lebih tepat dipandang sebagai langkah diplomatik yang sarat risiko dan ketidakpastian, namun tetap layak dicoba di tengah minimnya alternatif penyelesaian konflik.
“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit, dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” kata Dino.
Selain itu, Dino menyoroti penekanan Presiden Prabowo terhadap pentingnya menjaga keselarasan dengan negara-negara Islam. Menurutnya, kerja sama tersebut dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam proses diplomasi internasional yang melibatkan banyak kepentingan global.
Ia juga mengapresiasi sikap kehati-hatian pemerintah Indonesia yang tetap menempatkan prinsip nasional sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan.
“Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati, dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” tutur dia.
Pandangan serupa disampaikan mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Ia menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza tidak diambil secara tergesa-gesa, melainkan melalui serangkaian konsultasi dengan negara-negara mayoritas Muslim.
“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.
Menurut Hassan, keterlibatan sejumlah negara tersebut berpotensi menjadi kekuatan penyeimbang dalam pengambilan kebijakan Dewan Perdamaian Gaza, sekaligus memastikan proses yang berjalan tetap berorientasi pada tujuan kemanusiaan.
Ia juga menekankan bahwa upaya penyelesaian konflik internasional tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam praktik diplomasi global, berbagai jalur penyelesaian kerap ditempuh di luar forum resmi organisasi internasional tersebut.
“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ujarnya.
Hassan menambahkan, pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan gambaran lebih jelas mengenai posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza. Ia menegaskan Indonesia tetap memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan keberlanjutan keterlibatannya, sesuai kepentingan nasional dan misi kemanusiaan terhadap rakyat Palestina.
“Kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung kepada bagaimana proses ini nanti berjalannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya yaitu membantu rakyat Palestina,” kata Hassan.***
Editor : Syafira
Sumber : iNews.id
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
