TIMETODAY.ID, BOGOR – Wacana pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur dinilai mulai menemukan titik terang pada periode kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi.
Pengamat kebijakan publik Yusfitriadi mengatakan, perdebatan panjang soal lokasi pusat pemerintahan untuk wilayah pemekaran kini mulai mencapai kejelasan. Hal ini terlihat dari penetapan lahan seluas 41 hektare yang disiapkan Perhutani sebagai calon pusat pemerintahan Bogor Barat.
“Artinya ada proses keberpihakan pemerintah mengirim surat ke Perhutani, dijawab oleh Perhutani sehingga tepat di sinilah tempatnya,” kata Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) itu, Rabu (21/1/2026).
Yusfitriadi menambahkan, pemerintah daerah merencanakan pengalokasian anggaran sekitar Rp 300 miliar pada tahun 2026 untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Bogor Barat dan Timur.
Ia juga menyoroti langkah pembenahan infrastruktur yang dilakukan sejak awal pelantikan kepala daerah. Salah satunya adalah pembenahan Jalan Malasari di wilayah barat Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi.
“Masyarakat mungkin baru tahu kantor bupati pertama itu ada di Malasari, bukan tanpa alasan kemudian Pak Rudy pertama dilantik langsung ke arah sana,” ujarnya.
Menurut Yusfitriadi, wilayah tersebut selama ini jarang tersentuh pembangunan namun justru menjadi lokasi pertama yang dibenahi. Hal ini menunjukkan respons cepat pemerintah daerah dalam menangani persoalan masyarakat.
“Tidak boleh mendengar ada permasalahan, dia langsung turun ke lapangan, dia langsung bereskan,” katanya.
Editor : B. Supriyadi
Wartawan : Amelia Azizah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
