TIMETODAY.ID – Ribuan warga Bogor Barat hadiri halalbihalal akbar di Gedung SBS Premier Venue Jalan Raya Lingkar Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/05/2024).
Halalbihalal akbar tersebut diinisiasi panitia persiapan Daerah Otonom Baru (DOB) pemekaran Bogor Barat dan dihadiri Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, Pj Bupati Ciamis, Engkus Sutisna serta tokoh masyarakat se-Bogor Barat.
Asmawa menjelaskan bahwa persiapan pemekaran Bogor Barat yang dirangkaikan dengan acara halalbihalal ini adalah bagian dari usaha bersama untuk mempererat hubungan silaturahmi di antara warga, khususnya yang tinggal di Bogor Barat.
“Ini menyatukan kekuatan, terutama terkait dengan usulan 24 tahun lalu yang mengusulkan Bogor Barat sebagai daerah otonom baru,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dengan adanya ketentuan dan peraturan dalam moratorium, baik pemerintah maupun masyarakat harus bekerja sama mendorong pemekaran. Wilayah Bogor Barat sangat luas dan memiliki potensi besar, termasuk dalam jumlah penduduknya.
“Pemekaran ini bukan lagi keinginan, tetapi sudah menjadi kebutuhan demi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung dari sisi administrasi, termasuk kebijakan, dan mengingatkan semua pemangku kepentingan agar tetap bersatu.
“Saya pikir semangat dalam halalbihalal akbar ini menunjukkan kesiapan wilayah Bogor Barat untuk menjadi daerah otonom baru,” tambahnya.
Sementara itu, tokoh Bogor Barat sekaligus calon Bupati Bogor, Jaro Ade, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara halalbihalal akbar ini.
“Kami juga menghargai kehadiran Pj Bupati Bogor yang telah memberikan saran dan masukan, serta ide dan gagasan, mengingat Pj Bupati adalah salah satu pejabat di Kemendagri,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa secara politis, tahapan demi tahapan pemekaran Bogor Barat telah diselesaikan sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan.
“Pemerintah atau eksekutif, dalam hal ini presiden melalui Kemendagri, memiliki hak prerogatif atas Bogor Barat,” imbuhnya.
Jaro Ade juga menyoroti bahwa meskipun ada semangat kuat untuk pemekaran, moratorium yang ada saat ini menjadi penghalang. Jika moratorium dicabut, maka proses pemekaran dapat dilanjutkan secara administratif.
“Kita perlu mempersiapkan pembangunan sarana dan prasarana agar memenuhi persyaratan saat moratorium dicabut. Fasilitas infrastruktur harus siap,” katanya.
Dengan demikian, Jaro Ade yakin bahwa presiden terpilih Prabowo dan Gibran memiliki komitmen yang sama terkait pemekaran DOB, tidak hanya di Bogor Barat tetapi juga di seluruh Indonesia.
“Tujuan utamanya adalah percepatan pembangunan DOB untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. ***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
