Oleh : B. Supriyadi
Redaktur timetoday.id
TIMETODAY.ID – Kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diputuskan sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat, menjadi bara api yang akhirnya menyulut gelombang protes di berbagai daerah. Di tengah harga kebutuhan pokok yang kian melonjak, daya beli masyarakat merosot, dan lapangan kerja semakin sempit, kebijakan itu seolah menunjukkan wajah asli kekuasaan, lebih peduli pada kenyamanan elit ketimbang penderitaan rakyat.
Reaksi publik pun tak bisa dibendung. Dari Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Bogor, massa turun ke jalan. Bukan sekadar menuntut keadilan, tetapi menjerit atas ketimpangan yang kian telanjang. Suara klakson ojek online, spanduk mahasiswa, hingga pekikan ibu rumah tangga bercampur dalam satu seruan, batalkan kenaikan gaji DPR! Namun, bukannya didengar, aspirasi itu justru dijawab dengan barikade aparat dan dentuman gas air mata.
Tragedi paling memilukan menimpa seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, ia meregang nyawa setelah dilindas kendaraan taktis Brimob Polri kala hendak mengantarkan pesanan makanan di depan Balaikota. Nama almarhum kini menjadi simbol perlawanan rakyat, disandingkan dengan kisah-kisah kelam korban represif negara di masa lalu. Satu nyawa melayang, namun rasa sakitnya menembus hati ribuan, bahkan jutaan orang.
Situasi makin tak terkendali. Amarah yang semula hanya ditujukan pada kebijakan DPR, menjalar menjadi aksi-aksi sporadis. Di Jakarta dan sekitarnya, massa yang murka nekat melakukan penjarahan di rumah sejumlah figur publik yang dianggap menikmati limpahan fasilitas negara. Rumah artis Uya Kuya, politisi sekaligus komedian Eko Patrio, hingga legislator flamboyan Sahroni menjadi sasaran. Bahkan rumah Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang selama ini dipandang sebagai wajah kebijakan fiskal negara, tak luput dari amukan massa.
Fenomena ini menunjukkan runtuhnya kepercayaan rakyat pada institusi negara. Bukan sekadar protes atas kebijakan, tetapi sebuah cermin ketidakadilan yang kian menumpuk. Bagaimana mungkin DPR menaikkan gaji di saat rakyat mengencangkan ikat pinggang? Bagaimana mungkin pejabat bicara soal penghematan sementara mereka hidup dalam kemewahan?
Opini publik kini bulat, DPR telah gagal menjaga marwah sebagai wakil rakyat. Yang tersisa hanyalah kemarahan kolektif yang mencari pelampiasan. Jika suara rakyat diabaikan, sejarah mencatat, mereka akan mencari jalannya sendiri. Dan itulah yang kini sedang terjadi, ketika demokrasi berubah menjadi ironi, dan politik berbalik arah menjadi pemicu kerusuhan sosial.
Apakah tragedi ini akan membuka mata para penguasa? Atau justru menambah daftar panjang kesenjangan antara rakyat dan elit? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, luka yang ditinggalkan kenaikan gaji DPR ini tak akan sembuh dalam waktu dekat. Rakyat sudah terlalu lama menunggu keadilan, dan kesabaran mereka telah habis.
