TIMETODAY.ID, AMSTERDAM — Suasana politik di Den Haag kembali memanas. Di tengah rapuhnya koalisi pemerintahan sementara Perdana Menteri Dick Schoof, Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp mengajukan pengunduran diri.
Langkah mengejutkan itu dipicu oleh perbedaan tajam dalam koalisi soal sikap terhadap Israel—isu yang kian membelah politik Eropa sejak perang Gaza pecah hampir dua tahun lalu.
Veldkamp, politisi Partai NSC, selama ini dikenal vokal dalam mendorong pemerintah Belanda agar lebih tegas menekan Tel Aviv menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Namun ambisinya terbentur dinding koalisi.
Dua mitra utama VVD dan BBB menolak gagasan tersebut. “Beban politik terlalu besar,” demikian alasan Veldkamp ketika memutuskan mundur.
Tak berhenti di situ, Partai NSC mengambil langkah ekstrem dengan menarik seluruh menteri mereka dari kabinet. Keputusan ini meninggalkan kekosongan pada sejumlah pos vital, Kementerian Dalam Negeri, Pendidikan, hingga Kesehatan.
Bagi kabinet Schoof yang sejak awal bergantung pada keseimbangan rapuh antar-partai, kehilangan satu blok koalisi sekaligus ibarat kehilangan pilar utama penyangga.
Situasi kian runyam ketika Eddy van Hijum, pemimpin NSC sekaligus Wakil Perdana Menteri, menyuarakan kecaman keras terhadap Israel.
“Harus ada batasan,” tegasnya, seperti dikutip Anadolu, Sabtu (23/8/2025). Eddy menilai tindakan Israel di Gaza jelas melanggar hukum internasional dan tidak bisa dibiarkan.
Krisis ini muncul di saat dunia diguncang laporan memilukan. PBB melalui IPC resmi menyatakan Gaza masuk kategori kelaparan.
Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, bahkan menyebut kelaparan tersebut bukan sekadar dampak perang, melainkan terjadi secara sengaja akibat kebijakan Israel.
Sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, lebih dari 62.300 warga Palestina tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak. Angka-angka itu menghantui politik Belanda.
Di satu sisi, pemerintah ingin menjaga hubungan diplomatik dengan Israel dan sekutunya. Namun di sisi lain, tekanan moral untuk bersikap tegas demi kemanusiaan terus membesar, memicu perpecahan internal yang kini menjelma krisis kabinet.
Den Haag pun menghadapi dilema: memilih jalan kompromi yang bisa menjaga stabilitas politik, atau berani mengambil sikap keras meski berisiko memutus benang halus hubungan internasional.***
Editor : Syafira
Sumber : iNews.id
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
