TIMETODAY.ID, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) lebih cermat dan hati-hati dalam mengelola anggaran program makan siang gratis (MBG) yang mencapai Rp217,86 triliun. Ia menilai anggaran jumbo tersebut rawan disalahgunakan jika tidak diawasi dengan ketat.
“Kalau terealisasi berarti BGN harus menerapkan sistem yang lebih ketat dan baik,” ujar Nurhadi dikutip dari beritasatu.com, Kamis (12/6/2025).
Dalam rencana belanja kementerian dan lembaga (K/L) untuk tahun anggaran 2026, BGN menjadi instansi dengan alokasi tertinggi, menggeser posisi Kementerian Pertahanan yang sebelumnya mendapat anggaran terbesar pada 2025.
Nurhadi menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran besar tersebut agar tidak diselewengkan.
“Jangan sampai anggaran jumbo BGN ini jadi ladang bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab,” tegas politisi Partai NasDem itu.
Ia juga menyoroti peran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam program MBG yang dinilai krusial, termasuk dalam pengelolaan dapur-dapur di seluruh Indonesia. Karena itu, ia meminta BGN bersikap tegas terhadap oknum SPPI yang nakal.
“Kepala BGN harus menertibkan bawahan-bawahan yang nakal, sering mempersulit, dan tidak terbuka kepada masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam program MBG ini,” katanya.
Selain itu, Nurhadi mengingatkan agar program MBG tidak mengalami kegagalan seperti kasus pengadaan laptop chromebook senilai Rp9,9 miliar yang menjadi bagian dari program digitalisasi pendidikan oleh Kemendikbudristek pada 2019–2022.
“Anggaran BGN harus tepat sasaran, agar jangan sampai ada lagi terjadi seperti kasus korupsi pengadaan laptop yang menyentuh di angka Rp10 triliun,” pungkasnya.
Editor : B. Supriyadi
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
