TIMETODAY.ID, JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik penggunaan influencer dalam kampanye dan sosialisasi kebijakan publik.
AJI menilai, anggaran iklan pemerintah seharusnya dialihkan ke media massa guna membantu menyelamatkan industri pers dari krisis yang ditandai dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Pemerintah seharusnya tidak membayar influencer, melainkan menempatkan iklan mereka di media massa,” kata Sekretaris Jenderal AJI Indonesia, Bayu Wardhana, dikutip dari Beritasatu.com, Senin (12/5/2025).
Menurut Bayu, media massa memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain menyosialisasikan kebijakan, media juga berperan menyampaikan aspirasi publik kepada para pengambil keputusan.
“Media massa menjadi penyambung lidah rakyat. Ia menyampaikan apa yang disuarakan masyarakat dan menyosialisasikan program pemerintah,” ujarnya.
Bayu menilai penggunaan influencer sebagai saluran komunikasi publik tidak setara dengan media massa. Ia menyebut influencer hanya berfungsi sebagai alat promosi, tanpa fungsi kontrol sosial yang dimiliki media.
“Influencer hanya menjadi perpanjangan tangan humas kementerian. Tidak adil jika anggaran komunikasi publik hanya diberikan ke influencer sedangkan media diabaikan,” tegasnya.
AJI menyoroti maraknya PHK di sektor media sebagai bukti bahwa ekosistem informasi publik tengah berada dalam kondisi kritis. Karena itu, organisasi jurnalis tersebut mendorong pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata dengan mendukung keberlangsungan media profesional.
“Sebagai pilar keempat demokrasi, media massa memerlukan dukungan konkret agar tetap hidup dan menjalankan fungsinya,” pungkas Bayu.
Editor: B. Supriyadi
