TIMETODAY.ID — Di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat soal kenakalan remaja dan kriminal ringan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan sebuah program kontroversial: mengirim warga bermasalah ke barak militer untuk dibina. Namun tak hanya pelaku tawuran atau pemuda mabuk-mabukan, Dedi juga melontarkan wacana mengikutsertakan “orang gemulai” dalam program ini—pernyataan yang langsung memantik sorotan publik.
Dari Nongkrong ke Barak
Dalam kanal YouTube pribadinya pada 4 Mei 2025, Dedi menyampaikan bahwa warga yang sering nongkrong di pinggir jalan, terlibat tawuran, hingga mabuk-mabukan akan menjadi target utama pembinaan gaya militer.
Menurut Dedi, pola penegakan hukum terhadap pelanggar ringan tidak efektif. Mereka yang hanya menjalani proses hukum singkat justru berisiko menjadi lebih kriminal. Maka, solusi yang ia ajukan adalah pelatihan karakter berbasis disiplin militer.
“Bukan hanya kenakalan remaja saja yang saya tangani, tetapi kenakalan dewasa juga,” ujarnya.
“Orang Gemulai”, Siapa yang Dimaksud?
Yang membuat pernyataan Dedi makin kontroversial adalah ketika ia menyinggung soal “anak-anak gemulai”—istilah yang ambigu, namun kerap diasosiasikan secara stereotip dengan ekspresi gender non-maskulin.
Dedi berdalih, ide ini muncul dari komentar netizen yang menyarankan agar “anak-anak gemulai” dikirim ke pelatihan militer supaya “lebih tegap”. Meskipun Dedi menambahkan bahwa fokusnya masih pada pelaku yang meresahkan, pernyataan tersebut tetap menuai kritik karena berpotensi menstigmatisasi kelompok tertentu.
Program yang Sudah Berjalan
Faktanya, program ini sudah berjalan. Sejak 2 Mei 2025, pelatihan militer untuk pelajar SMP dan SMA telah dimulai dengan menggandeng TNI-Polri. Sekitar 30-40 barak disiapkan di berbagai daerah, dan durasi pembinaan berlangsung selama enam bulan.
Yang unik, pembelajaran formal tetap dijalankan—hanya lokasinya berpindah ke dalam barak. Dedi menyebut, fasilitas di tempat ini justru lebih lengkap dan teratur dibanding kehidupan siswa di luar.
“Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup. Mereka tetap belajar. Gurunya mengajar di sana,” ujar Dedi.
Aspek Legalitas dan Etika
Soal legalitas, Dedi menekankan bahwa program ini berbasis pada kesediaan orang tua, dibuktikan lewat surat pernyataan bermaterai. Namun, pengamat hukum dan aktivis hak asasi manusia menilai, pengesahan program melalui “kesukarelaan administratif” tetap tidak menggugurkan potensi pelanggaran etika, terutama jika dilakukan pada kelompok yang belum tentu mengancam ketertiban umum.
Pertanyaan kritis pun mengemuka: Apakah “orang gemulai” perlu dibina? Apakah ekspresi gender kini menjadi parameter moralitas dan ketertiban?
Antara Disiplin dan Diskriminasi
Dalam masyarakat yang makin plural, gagasan menertibkan warga melalui pendekatan militer tidak hanya soal efektivitas, tapi juga soal batasan. Saat pembinaan karakter dibungkus dalam retorika ketertiban, risiko tergelincir menjadi diskriminasi sangat nyata. Terlebih jika pernyataan publik pemimpin tidak disertai kerangka yang jelas dan inklusif.
Kini, publik menunggu: apakah program ini akan mencetak generasi yang disiplin, atau justru membuka ruang baru untuk penyalahgunaan wewenang atas nama “pembinaan”?
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
