TIMETODAY.ID, BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan keseriusan dalam mengurai kemacetan yang kian kronis di wilayah Bogor Barat.
Salah satu langkah strategis yang kini mulai digulirkan adalah pembangunan jalan jalan alternatif Bogor barat, yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang atas permasalahan lalu lintas yang selama ini membelit kawasan tersebut.
Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade, menegaskan bahwa pembangunan jalan alternatif ini merupakan bentuk komitmen bersama antara dirinya dan Bupati Bogor. Pada tahun anggaran 2025, Pemkab telah mengalokasikan dana sekitar Rp40 miliar khusus untuk tahap awal, yakni proses pembebasan lahan.
“Untuk jalan alternatif poros barat, komitmen kami sudah jelas. Tahun ini harus mulai berjalan, dimulai dengan pembebasan lahan,” ujar Jaro Ade saat ditemui, Senin (10/3/2025).
Pembebasan lahan menjadi tahapan krusial dalam proyek ini, karena menentukan kelancaran proses pembangunan fisik di tahun-tahun selanjutnya. Dalam rencana teknis, anggaran awal sebesar Rp10 miliar akan digunakan untuk membuka jalan sebagai pondasi awal konstruksi.
Jaro Ade menyebutkan, proyek ini ditargetkan selesai dalam tiga tahap besar, dimulai dari pembukaan akses jalan di tahun 2025, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan jalan dan jembatan pada 2026, serta penyelesaian jalur yang menghubungkan Rancabungur hingga Atang Sanjaya pada 2027.
“Kita mulai dari Rancabungur. Tahun depan, selain membangun jalan, kita juga mulai pembangunan jembatan. Harapannya, tahun 2027 jalur ini sudah bisa digunakan dan benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan jalan ini tidak hanya bersifat fungsional sebagai jalur alternatif, tetapi juga sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat Kabupaten Bogor.
Dengan berkurangnya kemacetan dan meningkatnya konektivitas, peluang investasi di sektor perumahan, perdagangan, hingga pariwisata akan lebih terbuka.
Namun, Jaro Ade juga mengingatkan bahwa progres proyek ini akan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Oleh karena itu, pembiayaan akan disusun secara proporsional dan bertahap agar proyek dapat berjalan efektif tanpa mengganggu pos anggaran pembangunan lainnya.
“Anggarannya memang harus kita sesuaikan, dibagi proporsional agar tidak mengganggu program lain dan proyek tetap berjalan sesuai target,” tutupnya.
Editor : B. Supriyadi
