TIMETODAY.ID – Rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menerapkan tarif impor sebesar 100 persen terhadap negara-negara BRICS, termasuk Indonesia sebagai anggota baru, diperkirakan akan membawa dampak yang cukup besar.
Peneliti dari Next Policy, Muhammad Ibnu, menekankan bahwa kebijakan ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Kebijakan tersebut berpotensi menciptakan kelebihan pasokan di negara-negara BRICS, yang akhirnya dapat menjadikan Indonesia sebagai tempat pembuangan produk dari negara-negara dengan industri yang lebih maju,” ujarnya mengutip dari infobanknews.com dalam pernyataan resmi, Senin, 10 Februari 2025.
Ibnu juga mempertanyakan urgensi keanggotaan Indonesia di BRICS, mengingat hingga saat ini pemerintah belum memberikan alasan yang jelas selain sekadar narasi politik bebas aktif dan upaya diversifikasi mitra strategis. Sementara itu, kondisi ekonomi domestik masih menghadapi tantangan besar.
Sejak 2024, konsumsi rumah tangga mengalami penurunan, deflasi berlangsung selama lima bulan berturut-turut, serta tingkat penyerapan tenaga kerja di kategori buruh/pegawai masih berada di bawah angka 40,7 persen, yang merupakan capaian sebelum pandemi 2019. Selain itu, kebijakan pemangkasan belanja pemerintah yang tengah ramai diperbincangkan turut memperburuk tekanan ekonomi.
Ibnu juga menyoroti tren perlambatan pertumbuhan industri pengolahan dalam tiga tahun terakhir, dengan angka yang terus turun dari 4,89 persen pada 2022, menjadi 4,64 persen pada 2023, dan 4,43 persen pada 2024. Sebagai sektor utama dalam PDB industri manufaktur, idealnya pertumbuhan industri pengolahan harus melebihi 5 persen agar selaras dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Indonesia belum sepenuhnya menjadi negara industri, tetapi sektor industri justru mengalami penurunan kontribusi. Hal ini semakin mengindikasikan adanya deindustrialisasi dini yang nyata,” tambahnya.
Pasca 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Ibnu menekankan perlunya strategi industri yang lebih jelas, konsisten, serta berpihak pada pertumbuhan sektor industri dalam negeri.
“Keanggotaan BRICS harus dimanfaatkan untuk memperkuat rantai nilai industri global, bukan hanya sebagai pasar bagi negara lain,” tegasnya.
Menurutnya, di tengah lemahnya daya beli masyarakat, daya saing industri nasional tidak akan meningkat dengan sendirinya. Diperlukan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang tepat, infrastruktur yang memadai, serta investasi di bidang riset dan inovasi.
“Tanpa langkah strategis tersebut, keanggotaan Indonesia di BRICS justru bisa menjadi beban bagi sektor industri nasional, bukan memperkuatnya,” imbuhnya.
Ketidakjelasan Arah Kebijakan Pemerintah dalam BRICS
Associate Professor Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D., menyoroti ketidakjelasan strategi pemerintah dalam BRICS.
“Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai tujuan utama pemerintah dalam bergabung dengan BRICS, terutama karena kebijakan yang masih belum konsisten,” ujarnya.
Dari sisi kebijakan industri, Ekonom FEB UI, Made Krisna Y. W. Gupta atau yang akrab disapa Imed, menekankan perlunya strategi industri yang lebih progresif. Ia membandingkan kebijakan Indonesia dengan Tiongkok, yang mengalokasikan 5 persen dari PDB untuk subsidi industri.
“Industri di Tiongkok berkembang pesat berkat insentif yang besar, sedangkan di Indonesia, insentif bagi industri masih sangat terbatas,” jelasnya.
Menurut Imed, pemerintah perlu fokus mengembangkan industri strategis yang berorientasi ekspor serta mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya integrasi regional untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
“Indonesia harus lebih aktif dalam ekosistem industri ASEAN, mengingat potensi pasar yang masih luas untuk dikembangkan,” pungkasnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau via whatsapp timetoday wa channel
