TIMETODAY.ID, BOGOR – Pengamat Kebijakan Publik, Yusfitriadi, menilai wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang kembali mencuat sejak 2014 dapat menjadi kristalisasi politik ke depan.
“Dalam perspektif perkembangan isu, bukan tidak mungkin wacana ini akan mengkristal dalam beberapa waktu ke depan,” kata Yusfitriadi, kepada timetoday.id, Senin (16/12/2024).
Ia mengungkapkan bahwa wacana tersebut muncul karena mahalnya biaya pilkada langsung. Namun, menurutnya, keterlibatan masyarakat tidak boleh dikesampingkan hanya demi efisiensi anggaran.
“Kalau dilihat mahalnya di mana? Mahal juga karena ada berbagai macam praktik money politik,” ujarnya.
Yusfitriadi menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak memiliki urgensi yang kuat. Menurutnya, elite partai politik seharusnya fokus menyelesaikan akar masalah biaya politik yang tinggi, bukan mengorbankan hak demokrasi masyarakat.
“Elite politik, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, seharusnya berpikir lebih jernih dan cerdas soal akar masalahnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran tidak seharusnya mengorbankan hak masyarakat dalam berdemokrasi. Demokrasi, katanya, memang membutuhkan biaya mahal dalam proses mencari bentuk kepemimpinan yang ideal.
“Apakah dengan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, politik pragmatis, politik transaksional, dan money politik tidak akan terjadi? Itu juga salah,” tuturnya.
Yusfitriadi memperingatkan bahwa wacana tersebut berpotensi membawa Indonesia mundur dalam kualitas demokrasi. Ia menilai, sistem pemilihan oleh DPRD justru akan memicu kristalisasi politik dinasti. (Cr3).
