TIMETODAY.ID, BOGOR | Bunga bangkai berjenis Amorphophallus Paeonifolius ditemukan tumbuh di pelataran rumah seorang warga di Kampung Pabuaran Kulon RT 02 RW 05, Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Bunga langka dengan tinggi sekitar 35 sentimeter dan lebar mekaran kelopak 40 sentimeter itu tumbuh di halaman rumah yang ditinggal pemiliknya saat mudik idul fitri.

Acah (57) warga Kampung Pabuaran Kulon, mengatakan bahwa bunga bangkai tersebut ditemukan sejak empat hari lalu. Awalnya tercium aroma busuk seperti bangkai, setelah ditelusuri ternyata ada bunga bangkai mekar di samping rumahnya.

“Awalnya masih kuncup, belum mekar seperti sekarang. Kalau sekarang mulai hilang baunya, karena panas dan mengering,” kata dia saat ditemui di rumahnya, Rabu (25/8/2021).

Kata Acah, munculnya bunga bangkai bukan kali pertama di kampung tersebut. Bahkan empat tahun terakhir bunga yang sebelumnya itu tumbuh ditempat berbeda dengan jarak sekitar dua meter.

“Iya, udah empar tahun baru muncul lagi dan ini yang kedua kali.” ujarnya.

Penemuan bunga bangkai itu sontak menarik perhatian warga Pabuaran Kulon. Setelah banyak warga yang mengunggahnya ke status Whatsapp.

Tanaman yang masih satu keluarga dengan bunga bangkai raksasa ini memiliki kelopak berwarna ungu dengan batang yang sidikit berwarna kehijauan dan bintik putih. (adt)

Advertisement

TIMETODAY.ID, BOGOR | Wali Kota Bogor, Bima Arya bersama Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro meninjau sejumlah mall di Kota Bogor, salah satunya Bogor Trade Mall (BTM), Jalan Ir Djuanda, Kecamatan Bogor Tengah.

Bima mengatakan, mengunjungi mall ini untuk memastikan persiapan yang ada di mall, misalnya apakah di mall tersebut sudah memasang QR code yang terkoneksi ke aplikasi peduli lindungi atau belum. Setelah persyaratan itu sudah terpasang, sehingga nantinya akan di sosialisasikan supaya ketika sudah diperbolehkan buka maka sistemnya sudah siap.

“Kami pastikan siap buka QR code nya kemudian kita sosialisasikan juga aplikasi peduli lindungi supaya ketika sudah diperbolehkan buka sistemnya sudah siap,” ujar Bima di Mal BTM, Sabtu (21/8/2021).

Selain itu, dalam kunjungannya juga dirinya berbicara soal roda ekonomi dan penghasilan karyawan yang ada di sini, dimana karyawan yang bekerja di mal ini jumlahnya mencapai lima ribu jiwa, sedangkan para karyawannya itu tidak bekerja hampir dua bulan karena ditutup.

“Kami berharap tanggal 23 nanti mal ini bisa di buka, tapi kita masih menunggu arahan lagi dari Kementrian Dalam Negeri,” ucapnya.

Masih kata Bima, ketika nanti sudah diperbolehkan buka maka pengunjung yang boleh masuk itu harus memenuhi persyaratan yaitu melalui aplikasi peduli lindungi, apakah mereka itu sudah di vaksin atau belum. “Jadi, semaksimal mungkin pakai aplikasi peduli lindungi,” katanya.

Sementara, General Manager BTM Herman Budi Santoso menyampaikan bahwa BTM adalah salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bogor yang senantiasa mengikuti apa yang telah diintruksikan oleh pemerintah, dalam hal ini BTM mempersiapkan sesuai dengan Kemendagri Nomor 34 terkait prosedur yang harus dilakukan di lapangan, misalnya syarat untuk masuk ke mal harus ada alat scan vaksin yang terkoneksi ke aplikasi Peduli lindungi.

“Kita sudah lakukan itu, sudah memasang scan vaksinasi di pintu masuk dan keluar. Intinya kita melakukan sistem peduli lindungi yang menjadi syarat mutlak masuk bagi pengunjung tenan, karyawan maupun vendor,” ujarnya.

Pengunjung yang datang ke diwajibkan menggunakan aplikasi sesuai arahan pemerintah pusat. Karena, pemerintah pusat sudah memutuskan bahwa syarat masuk ke dalam pusat perbelanjaan baik itu di mal BTM maupun mal yang ada di seluruh Indonesia diberlakukan dan diizinkan bisa buka, bisa masuk dengan sistem peduli lindungi, terkecuali usia 70 tahun dengan syarat sudah vaksin, jika belum vaksin karena hal-hal yang memang kesehatan komorbid itu harus menggunakan antigen atau PCR untuk 2×24 jam.

“Kita masih menunggu, kemarin dari Mendagri bahwa Kota Bogor belum termasuk pelonggaran PPKM, dan kita berharap tanggal 23 Agustus besok pemerintah pusat mengumumkan Bogor menjadi salah satu kota yang memang kembali bisa dibuka untuk pusat perbelanjaan,” tambahnya.

Jika masih tetap ditunda, kata Herman, pasti dampaknya semakin meluas, terutama di segi ekonomi yang sangat terdampak.

“Di BTM ini kurang lebih ada 5 ribu tenaga kerja, bisa di bayangkan kalau sampai 2 bulan mal tutup ya sulit buat kita, kita juga sulit sebagai pengelola. Kita dari perahu yang sama untuk bisa dijalankan. Ini kondisi yang sangat berat bagi kita,” pungkasnya. (hry)

Advertisement

TIMETODAY.ID, BOGOR – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di Pasar Kebon Kembang melakukan aksi di halaman Plaza Balai Kota Bogor, Senin (23/8/2021) siang.

Aksi itu, dilatarbelakangi karena mereka (PKL) merasa tidak mendapat keadilan dari pemerintah usai digusur oleh pengelola Pasar dalam hal ini Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor.

Ketua DPD Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Kota Bogor Uni Ely Murni mengatakan, aksi tersebut untuk menuntut kepedulian dan pertanggung-jawaban dari Wali Kota Bogor Bima Arya yang dinilai tidak memberikan solusi kongkret untuk keberlangsungan hidup para PKL pasca digusur.

“Para PKL, kini hanya bisa bertahan hidup dengan cara mengandalkan dana simpanan dan terus menambah utang. Malahan pasca penggusuran ini, Pemkot Bogor tidak memberikan solusi kongkret untuk keberlangsungan hidup para PKL,” katanya.

Ia menuturkan, bahwa para PKL ini sudah satu bulan lebih menganggur akibat di gusur oleh Perumda PPJ. Bahkan, penggusuran tersebut dinilai tidak manusiawi lantaran melibatkan oknum aparat keamanan dengan cara melempar-lempar dagangan milik PKL.

Di samping itu, sambung dia, penggusuran di masa ekonomi yang sulit akibat penerapan PPKM ini merupakan tindakan yang kejam dan jahat.

“Padahal, mereka (para PKL) hanya ingin mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan hidup, tidak pernah membebani dan merepotkan pemerintah,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya pun meminta agar Wali Kota Bogor mengevaluasi Kinerja Direksi Perumda PPJ karena melibatkan oknum Kepolisian (Brimob) untuk menggusur PKL dengan cara yang arogan dan anarkis, pungkasnya. (hry)

Advertisement

TIMETODAY.ID, BOGOR – Kasus dugaan penyerobotan aset milik negara dan tunggakan pajak yang mencapai Rp 10 miliar di lahan Bogor Golf Club (BGC) di Jalan Dr Semeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor hingga kini belum ada kejelasan dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.

Akibatnya, sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung Presidium Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Aset Negara (GEMPPAR) kembali menyambangi Kantor Kejari, Jalan Ir Djuanda, Kota Bogor, Senin (23/8/2021).

Koordinator GEMPPAR, Fatholloh Fawait mengatakan, kedatangan GEMPPAR ke Kejari ini untuk menanyakan kembali kasus dugaan penyerobotan aset milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) oleh pihak ketiga atau perseorangan, sekaligus tunggakan pajak BGC yang mencapai Rp 10 miliar sudah sejauh mana.

“Kasus ini kan sekarang sudah ditangan Kejari dan kita ingin tahu tindaklanjutnya sudah sejauh mana, dan ternyata diduga belum juga ditindaklanjuti oleh pihak kejari,” ungkapnya.

Hal ini, lanjut dia, karena pihak Kejari saat audensi tadi seolah apa yang disampaikan GEMPPAR belum memahami. Padahal, kata dia, apa yang disampaikannya itu sudah jelas bahwa yang menjadi permasalahan dan dipertanyakan olehnya ialah kasus penyerobotan aset milik kemenkes yang lokasinya mulai dari lapangan golf, ruko, pom bensin hingga gedung Brajamustika yang luasnya 23 hektare lebih.

“Jadi, yang kita pertanyakan itu lahan yang berada di lahan tersebut. Karena lahan itu diduga dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau. Padahal lahan itu milik Kemenkes, tapi sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa adanya SK dari Kemenkes maupun Kemenkeu,” bebernya.

Pria yang akrab di sapa Sihol itu menjelaskan, bahwa di tahun 1990-an itu memang Kemenkes melakukan pemutihan, dan lahan tersebut berada di seputar Rumah Sakit Marzoeki Mahdi (RSMM), bukan lahan yang ada di seberangnya. Untuk itu, pihaknya menanyakan lahan yang ada di seberang RSMM.

“Tadi apa yang sampaikan oleh perwakilan Kejari itu permasalahan pemutihan yang ada di seputar RSMM dan bagi kami untuk permasalahan itu tidak masalah karena memang sudah ada SK dari Kemenkes, tapi yang kita tanyakan itu lahan yang ada di seberang RSMM, mulai dari lahan BGC, ruko, pom bensin hingga gedung Brajamustika,” jelasnya.

Ia menegaskan, jika kasus dugaan penyerobotan aset negara dan tunggakan pajak ini belum juga ditindaklanjuti, maka pihaknya akan melakukan aksi di depan Kantor Kejari. “Kalau belum juga ditindaklanjuti, kita akan kembali ke sini dan melakukan aksi di kantor Kejari,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor Aryo Wicaksono mengira, bahwa informasi yang selama ini ia dapatkan ialah lahan tersebut lahan yang memang pemutihan dari Kemenkes secara keseluruhan.

“Jadi, berdasarkan hasil sementara dari percaritahuan kita bahwa pemutihan dari Kemenkes itu secara keseluruhan dan kita juga mendapat informasi bahwa itu ada gugatan dari pihak ketiga, dan hasilnya dimenangkan oleh perseorangan tersebut. Jadi informasinya seperti itu,” kata Aryo.

Setelah beraudiensi, lanjut Aryo, pihaknya mengaku baru tahu ternyata yang dipertanyakan oleh teman-teman GEMPARR ini lahan yang ada di seberang RSMM. “Artinya informasi yang kita dapatkan ini akan kita pelajari, akan kita gali lagi dan juga kita sampaikan ke pimpinan. Intinya aspirasi dari teman-teman mahasiswa ini kita tampung dan akan terus kita cari informasi lebih lanjut,” pungkasnya. (hry)

Advertisement

TIMETODAY.ID, BOGOR – Kabel telepon sudah lama membentang di tengah jalan raya hingga berminggu-minggu, tergilas kendaraan yang lalu lalang di ruas Jalan Provinsi antara Jasinga – Bogor, tepatnya berada di depan Indomaret Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.

Pantauan bogor-today.mom, kabel yang membentang ditengah jalan raya itu mulai terkelupas, karna lama tergilas roda kendaraan yang berlalu lalang menuju Jasinga – Bogor atau sebaliknya Bogor – Jasinga.

“Sudah sebulan lebih kang, ini kabel teh melintang di tengah jalan seperti ini. Saya juga sudah sempat melaporkan sih kepada salah satu petugas Telkom tentang kabel ini, karna saya menduga ini kabel kepunyaannya Telkom, tapi sampai saat ini belum ada tindakan,” ujar Cece Suherman salah seorang Linmas Desa Sipak kepada bogor-today.com, Senin (22/8/2021).

Bukan sekali dua kali Cece membetulkan kabel agar tidak terlalu membahayakan bagi pengguna jalan, dengan cara menariknya kebahu jalan, namun tetap saja karena posisinya di bawah, kabel tersebut kembali terseret ke tengah jalan.

Sementara itu, M Nurjen salah seroang warga sekitar menyayangkan pihak yang bertanggung jawab dengan kabel tersebut tidak merespon cepat, padahal kondisi tersebut lebih dari sebulan. Tentunya, tidak hanya mengganggu namun membahayakan pengguna jalan.

“Pernah ada juga kendaraan roda dua yang hampir jatoh tergelincir setelah melindas melewati kabel ini. Saya minta pihak yang bertanggung jawab atas kebel itu secepatnya diperbaiki,” pinta dia. (din)

Advertisement

TIMETODAY.ID, BOGOR – Kabar baik, bagi kaum transgender yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, kini memperoleh fasilitas perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

Menurut kepala bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kabupaten Bogor, Ani Nurhaeni mengatakan, perekaman transgender ini diperuntukkan bagi mereka, tetapi tetap merujuk kepada Standar Operasional Procedure (SOP) yang ada.

“Untuk keterangan jenis kelamin yang ada di KTP nanti tetap pada dasarnya mereka seorang laki-laki ya,” kata Kabid Ani kepada Bogorupdate.com, Rabu (18/8/2021).

Ia melanjutkan, apabila keinginan mereka bagi kaum transgender yang ingin merubah jenis kelaminnya di KTP el dan di Kartu Keluarga (KK) mesti dilampirkan keterangan dari dokter maupun pengadilan negeri Cibinong. “Baru bisa ganti jenis kelaminnya yang tertera di KTP,” ungkapnya.

Ani menambahkan, bagi transgender yang berada diluar daerah tapi belum memiliki identitas apapun, bisa dilakukan perekaman di Disdukcapil Kabupaten Bogor namun harus membawa surat pengantar dari RT dan RW hingga Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.

“Bisa saja bagi mereka (transgender, red) yang bukan asli orang Kabupaten Bogor tapi tempat tinggalnya di wilayah ini bisa kamu lakukan perekaman. Tapi harus sesuai SOP juga, yakni membawa surat keterangan dari RT dan RW serta Pemdes di tempat mereka tinggali dan nantinya kami akan proses,” tuturnya.

Menurutnya, jika pelayanan fasilitas bagi kaum transgender ini juga tidak hanya membuat KTP el atau pun perekaman saja, akan tetapi juga dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran.

Adapun, lanjutnya, untuk kaum transgender yang pada Rabu (18/8/2021) ini mendatangi kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor untuk melakukan perekaman terdiri dari 15 orang.

“Jadi semua jenis administrasi kependudukan berikan, jadi tidak hanya KTP el saja yang kami layani. Dan jumlah transgender yang saat ini kami layani berjumlah 15 orang,” tuturnya.

Advertisement

TIMETODAY.ID, BOGOR | Sejumlah anak-anak mengikuti lomba memungut sampah menggunakan sumpit kayu di Sungai Ciliwung, Kampung Pulo Geulis, Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor, Selasa (17/8/2021).

Lomba pungut sampah dilakukan sebagai upaya Komunitas Urban Sekolah Benghar, mengingatkan akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Serta mengedukasi semangat anak-anak warga Pulo Geulis dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76. (adt)

Advertisement

TIMETODAY.ID, BOGOR | Meski tanpa ada pesta rakyat, namun peringatan HUT RI ke-76 di Rancamaya cukup berwarna. Hal itu, karena warganya membuat dodol durian bernuansa merah putih berukuran jumbo.

Titin selaku pembuat dodol durian mengaku bangga karena peringatan HUT RI tahun ini menjadi bagian dari pemerintah melalui kelurahan untuk membuat dodol durian bernuansa merah putih. Dia juga mengaku bahwa ini merupakan kali pertama baginya.

“Jadi, sebelumnya Bu RT datang ke sini dan meminta untuk dibuatkan dodol berukuran besar, kemudian diatasnya dihias seperti bendera merah putih. Alhamdulillah hari ini dodolnya sudah selesai dan tadi Pak Lurah sama Bu RT datang ke sini untuk mengambil dodolnya,” kata Titin kepada Bogor Today, Selasa (17/8/2021).

Titin menjelaskan, dodol yang dibuatnya itu berbahan dasar durian yang merupakan ciri khas Rancamaya. Selain itu, dirinya juga mengaku tidak ada kendala selama membuat dodol tersebut.

“Produksinya cuma 3 hari dan selama membuat dodol engga ada kendala ya, sama seperti membuat dodol lain, cuma perbedaannya dodol yang ini berukuran besar,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Lurah Rancamaya Arief Hidayat mengatakan, bahwa dodol durian berwarna merah putih ini berawal dari ide Kasi Ekonomi dan Pembangunan kelurahan yang ingin menampilkan HUT RI ke 76 sedikit berbeda, yaitu memberdayakan UMKM dodol yang ada di wilayahnya.

“Wilayah kita dari dulu memang di kenal dengan duriannya, atau istilahnya sudah menjadi ciri khas, jadi di momentum hari kemerdekaan ini kita ingin menampilkan hasil karya warga kami yaitu dodol durian jumbo berwarna merah putih,” kata Arief.

Sementara itu, Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Rancamaya Adang Mulyadi menuturkan, bahwa dodol durian berwarna merah putih buatan warga ini rencananya akan dibagikan juga kepada masyarakat dan akan dilakukan di hari Kamis besok.

“Kami dari kelurahan berterima kasih kepada warga yang sudah ikut berpartisipasi dalam memperingati HUT RI ke 76 ini. InsyaAllah, besok dodol merah putih akan kita bagikan kepada masyarakat,” ujarnya. (hry)

Advertisement

TIMETODAY.ID, BOGOR | Libur Nasional HUT RI ke 76 membuat arus lalu lintas menuju Puncak, Kabupaten Bogor alami peningkatan. Bahkan, petugas kepolisian Satlantas Polres Bogor menutup jalur atau memberlakukan sistem One Way (satu arah) di Simpang Gadog.

Pantauan Bogor Today, Selasa (17/8/2021) siang, terlihat kendaraan roda dua dan empat dari arah Ciawi menuju Puncak dialihkan ke jalur alternatif.

Kasatlantas Polres Bogor, Iptu Dicky Anggi Pranata menuturkan, berdasarkan pantauan memang arus lalu lintas dari get tol maupun yang terlihat di depan Simpang Gadog ada peningkatan, tetapi tidak signifikan.

“Kami petugas baik Satlantas maupun Gugus Tugas sudah mengantisipasi hal tersebut dengan menyebar anggota hari ini. Jadi seperti hari hari libur nasional maupun weekend kita menambahkan anggota sebanyak 120 personel, kami sebar di sepanjang jalur Puncak,” kata Dicky saat ditemui Bogor Today, di lokasi.

Lanjut Dicky, bagi pengendara atau wisatawan yang hendak ke jalur Puncak ini tentunya dilakukan pemeriksaan, seperti pemeriksaan swab antigen negatif dan juga surat vaksin.

“Kendaraan yang diputar balik cukup banyak, mereka yang di putar balik ini rata-rata wisatawan dan tidak bisa menunjukkan persyaratan Covid-19, seperti swab antigen negatif dan kartu vaksin. Untuk datanya masih kita rekap,” ujarnya.

Masih kata Dicky, pemberlakuan sistem satu arah atau one way ini sifatnya situasional, tujuannya untuk menghindari kepadatan lalu lintas di jalur Puncak arah Jakarta, dimana jika tidak diberlakukan satu arah akan menimbulkan kerumunan.

“Jadi one way situasional untuk menghindari kepadatan di atas (Puncak, red) yang akhirnya menimbulkan kerumunan, sehingga kami ambil tindakan untuk melakukan penutupan dari bawah untuk dilakukan one way arah bawah, jadi pengurangan arus ke bawah,” katanya.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat atau wisatawan ini untuk melengkapi persyaratan yang ada, seperti surat vaksin dan swab antigen negatif. Kemudian menaati protokol kesehatan yang sudah menjadi kewajiban.

“Selain itu tingkat kesadaran dari masyarakat juga bahwasanya pandemi covid ini belum berakhir, jadi apabila tidak terlalu penting sebaiknya di rumah saja. Mari dukung program pemerintah yaitu ikuti vaksin,” pungkasnya. (hry)

Advertisement

TIMETODAY.ID, BOGOR | Kondisi Jemaat dan Gereja HKBP Resort Cibinong saat ini, telah mengalami keretakan seolah-olah telah terjadi dua gereja karena ulah perbuatan segelintir orang, padahal secara normatif masih dalam kesatuan, yakni satu dalam perencanaan pembangunan meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam konstruksi bangunan, sedangkan satu lainnya dalam pengakuan kantor pusat HKBP Pearaja Tarutung, yang saat ini dalam pengakuan legalitas oleh pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.

Meski berbagai inisiatif telah ditetapkan dan dilaksanakan secara mufakat sejak dulu, di antaranya dari pengadaan tanah dan rencana pembangunan fisik gereja dan fasilitas perumahan pendeta mengingat perkembangan pertambahan jumlah jemaat yang sangat signifikan.

Namun, disaat Gereja HKBP menginjak usia 50 tahun (Jubileum) yang didirikan sejak tahun 2019 lalu, justru muncul keretakan antara sesama Pendeta GS dengan Pdt. PS, Sintua dan sesama jemaat HKBP, yang dianggap merendahkan kemuliaan Tuhan.

Ketua panitia Jubileum, Marsudin Nainggolan mengatakan, seharusnya di saat Jubileum itulah kemuliaan Tuhan ditinggikan. Namun pada usia emas itu tidak satupun dari Pendeta, Sintua dan Jemaat menyadarinya bahwa usia Gereja HKBP Resort Cibinong telah dewasa.

Seharusnya, kata dia, pada saat usia 50 tahun atau tahun Jubel patut bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang diterima.

“Pada pada tahun Jubel inilah sepatutnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya. Dimana anak-anak kita telah banyak dibabtis di Gereja ini, naik sidi, diberkati dalam pernikahan, menerima sakramen serta menerima berkat-berkat kesehatan dan rejeki yang dimohonkan dalam doa di kala kebaktian di gereja ini,” kata Marsudin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/8/2021).

Untuk diketahui, Gereja HKBP Cibinong merupakan gereja HKBP yang telahdipajae (mandiri) dari Gereja HKBP Paledang Bogor. Tentu dengan berbagai alasan dan kondisi-kondisi tertentu.

Menurutnya, tahun Jubil adalah tahun mawas diri dan tahun evaluasi diri bagaimana kehidupan gereja HKBP Resort Cibinong seperti gereja-gereja tetangga yang sedemikian solid berusaha menjaga kekompakan dan kesatuan jemaatnya. Hal itulah sepatutnya menjadi renungan untuk berbuat sesuatu dan mewariskan kepada generasi penerus berupa pelayanan, gedung dan asset gereja lainnya dengan segala kondisi yang ada.

”Inisiasi dan motivasi perayaan Jubileum ini telah mengemuka ketika Tim Kerja Penyelesaian Polemik Gereja HKBP Resort Cibinong mengadakan rapat evaluasi solusi dan akar permasalahan jemaat Gereja HKBP Resort Cibinong bersama pendeta Resort Pendeta Dr. Tiapul Hutahaean dan Pdt. U. Ligat Simbolon, STh,”tutupnya.

Sebagai informasi, jemaat Gereja HKBP Cibinong sempat diguncang polemik internal. Dimana, pokok permasalahannya terkait penolakan mutasi pendeta G. Saragih pada Kamis (29/8/2019) lalu. (bam)

Advertisement