TIMETODAY.ID — Kemiskinan kerap dipandang sebatas persoalan rendahnya pendapatan. Padahal, ada faktor lain yang tak kalah penting, yakni kemampuan masyarakat untuk mengakses berbagai peluang ekonomi melalui sistem transportasi yang memadai. Bagi banyak warga berpenghasilan rendah, keterbatasan mobilitas justru menjadi penghalang utama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai sekitar 11,64 juta jiwa atau 7,09 persen dari total penduduk kota. Sementara itu, di wilayah perdesaan terdapat sekitar 13,58 juta penduduk miskin dengan tingkat kemiskinan mencapai 11,79 persen.
Meski persentase kemiskinan di desa lebih tinggi, masyarakat miskin perkotaan menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Tingginya biaya hidup, kepadatan penduduk, serta kebutuhan mobilitas yang besar membuat kelompok ini sangat bergantung pada ketersediaan transportasi umum yang terjangkau dan andal.
“Di kawasan perkotaan, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menyangkut akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Semua itu sangat dipengaruhi oleh sistem transportasi yang tersedia,” ujar Djoko Setijowarno, Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Dalam kajian kebijakan publik dan perencanaan kota, kondisi tersebut dikenal sebagai mobility poverty atau kemiskinan mobilitas. Fenomena ini menggambarkan bagaimana keterbatasan akses transportasi dapat mempersempit peluang ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
Banyak keluarga berpenghasilan rendah terpaksa menetap di wilayah pinggiran kota karena harga hunian di pusat kota semakin sulit dijangkau. Sementara itu, pusat aktivitas ekonomi, fasilitas pendidikan, hingga layanan kesehatan masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
Akibatnya, warga yang tinggal jauh dari pusat kota harus mengeluarkan biaya dan waktu lebih besar untuk beraktivitas setiap hari. Kondisi semakin berat ketika transportasi umum belum menjangkau wilayah tempat tinggal mereka secara optimal.
“Ketika transportasi umum tidak tersedia atau kualitasnya buruk, masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin sulit memperoleh maupun mempertahankan pekerjaan yang layak,” kata Djoko.
Persoalan lainnya adalah tingginya beban biaya transportasi terhadap pengeluaran rumah tangga. Tidak sedikit warga yang akhirnya memilih menggunakan kendaraan pribadi melalui skema kredit karena minimnya pilihan transportasi umum. Namun keputusan tersebut justru menambah pengeluaran untuk cicilan, bahan bakar, hingga biaya perawatan kendaraan.
Di sisi lain, sistem transportasi publik yang belum terintegrasi juga membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya berulang kali dalam satu perjalanan karena harus berganti moda transportasi.
Selain membebani keuangan keluarga, buruknya sistem transportasi juga berdampak pada produktivitas. Waktu yang terbuang akibat kemacetan atau perjalanan yang panjang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk bekerja, beristirahat, atau mendampingi keluarga.
“Transportasi yang tidak andal berpotensi menurunkan produktivitas masyarakat. Bahkan keterlambatan yang berulang dapat memengaruhi keberlangsungan pekerjaan seseorang,” ujarnya.
Menurut Djoko, kemiskinan saat ini tidak lagi semata-mata diukur dari jumlah uang yang dimiliki seseorang. Keterbatasan akses terhadap berbagai layanan dasar juga menjadi indikator penting dalam melihat kualitas hidup masyarakat.
Warga yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan, sekolah, pusat pelatihan kerja, maupun pasar dengan harga terjangkau berisiko semakin tertinggal dibanding kelompok masyarakat lainnya.
Karena itu, pembenahan transportasi publik dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain integrasi antarmoda dengan sistem tarif tunggal, pemberian subsidi yang tepat sasaran, penguatan layanan pengumpan (feeder) ke wilayah pinggiran, hingga pengembangan kawasan berbasis transportasi massal atau Transit-Oriented Development (TOD).
“Transportasi umum harus dipandang sebagai layanan dasar masyarakat, sejajar dengan pendidikan, kesehatan, dan akses air bersih. Ketika pemerintah menghadirkan transportasi yang murah dan mudah diakses, sesungguhnya pemerintah sedang membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” jelas Djoko.
Ia menambahkan, investasi pada transportasi publik tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Pada akhirnya, membangun transportasi publik yang andal bukan sekadar proyek infrastruktur. Ini adalah investasi sosial untuk menciptakan keadilan dan memperluas kesempatan bagi seluruh warga,” tuturnya.
Djoko menegaskan bahwa kota yang maju bukanlah kota yang memaksa masyarakat miskin memiliki kendaraan pribadi, melainkan kota yang mampu menyediakan transportasi umum berkualitas sehingga menjadi pilihan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kota yang maju bukanlah tempat di mana orang miskin dipaksa membeli kendaraan pribadi, melainkan kota di mana mereka yang berkecukupan pun memilih untuk naik transportasi umum bersama-sama,” pungkasnya.***
