TIMETODAY.ID, JAKARTA – Ratusan mahasiswa membubarkan diskusi publik pejabat Kabinet Prabowo-Gibran di Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (15/6/2025) malam. JAGATANI menyebut insiden itu sebagai sinyal nyata tersumbatnya dialog agraria antara pemerintah dan rakyat.
Ketua Komite Penggerak Nasional JAGATANI, Maslam Danuri, menyatakan bahwa sektor pertanian dan tata ruang agraria nasional tidak akan pernah tuntas apabila energi bangsa terus habis dalam polarisasi di lapangan.
“Ada energi luar biasa dari kedua belah pihak. Mahasiswa memiliki gairah murni membela rakyat, sementara pemerintah menunjukkan komitmen nyata untuk membuka diri dan mendengar,” ujar Maslam dalam keterangan tertulisanya.
JAGATANI menegaskan aksi mahasiswa UGM tidak semestinya dibaca sebagai kericuhan fisik semata. Menurut Maslam, gerakan itu merupakan manifestasi kekecewaan petani kecil, buruh tani, dan masyarakat adat yang ruang hidupnya terancam alih fungsi lahan skala besar, termasuk di Papua.
“Tuntutan mahasiswa atas transparansi kebijakan agraria dan pengentasan kemiskinan adalah bentuk kontrol sosial yang sah dan sangat diperlukan,” katanya.
Di sisi lain, JAGATANI mengapresiasi respons para pejabat yang hadir, yakni Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko. Ketiganya memilih turun ke jalan dan duduk bersila di atas aspal demi menemui massa, alih-alih langsung mengamankan diri.
“Sikap ini menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi tekanan publik dan menjadi preseden baik dalam budaya politik kita,” ujar Maslam.
JAGATANI mendesak momentum ini dijadikan titik balik. Pemerintah diminta menjawab kritik mahasiswa dengan realisasi kebijakan nyata yang melindungi tanah pangan petani kecil.
“Elemen mahasiswa juga diharapkan terus mengawal pemerintahan lewat adu argumen dan tawaran solusi alternatif yang konstruktif di meja dialog formal,” tutur Maslam.
JAGATANI mendorong penyelenggaraan forum audiensi susulan yang lebih kondusif, terukur, dan berbasis data sebagai wadah menyalurkan energi kritik ke ranah kebijakan demi kemandirian pangan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ***
