Rupiah Melemah dan Avtur Mahal, INACA Minta Regulasi Tiket Diubah

TIMETODAY.ID, JAKARTA — Tekanan terhadap industri penerbangan nasional kian terasa seiring lonjakan harga bahan bakar dan pelemahan nilai tukar rupiah. Di tengah situasi tersebut, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) meminta pemerintah segera meninjau ulang kebijakan fuel surcharge serta Tarif Batas Atas (TBA) untuk penerbangan domestik kelas ekonomi.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, menyebut kenaikan harga avtur dan menguatnya dolar AS telah mendorong biaya operasional maskapai meningkat signifikan dalam waktu singkat.

Data terbaru menunjukkan harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta per 1 Mei 2026 mencapai Rp27.358 per liter. Angka ini melonjak sekitar 16 persen dibandingkan April 2026 yang berada di kisaran Rp23.551 per liter.

Advertisement

Di saat yang sama, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga mengalami tekanan. Per 4 Mei 2026, kurs tercatat di level Rp17.425 per dolar AS, melemah sekitar 2,5 persen dibanding awal April.

“Situasi geopolitik global, khususnya di Timur Tengah, masih memberi dampak nyata terhadap industri penerbangan, baik di tingkat internasional maupun domestik,” ujar Denon dalam keterangannya.

Minta Skema Lebih Fleksibel

Menghadapi fluktuasi yang cepat, INACA menilai mekanisme penyesuaian fuel surcharge yang saat ini berlaku belum cukup responsif. Skema yang mengacu pada periode evaluasi 60 hari dianggap tidak lagi sejalan dengan dinamika harga avtur yang berubah dalam waktu singkat.

Karena itu, asosiasi maskapai mendorong pemerintah—melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan—untuk menerapkan sistem penyesuaian yang lebih fleksibel dan adaptif.

Selain itu, INACA juga meminta agar pembahasan revisi Tarif Batas Atas (TBA) yang sempat tertunda dapat segera dilanjutkan. Penyesuaian tarif dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keberlangsungan bisnis maskapai.

Risiko ke Konektivitas Nasional

INACA memperingatkan, tanpa langkah cepat dari pemerintah, tekanan finansial terhadap maskapai berpotensi semakin berat. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada berkurangnya frekuensi penerbangan hingga terganggunya konektivitas antarwilayah.

Padahal, sektor penerbangan memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat serta roda perekonomian nasional.

“Respons kebijakan yang cepat dan adaptif sangat diperlukan agar industri penerbangan tetap bertahan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi,” kata Denon.

Di tengah ketidakpastian global, keseimbangan antara regulasi dan kondisi pasar menjadi kunci agar langit Indonesia tetap terhubung—tanpa membebani maskapai maupun penumpang secara berlebihan.***