Gibran Soroti Keamanan Pangan MBG, Sisa Makanan Dilarang Masuk Dapur

MBG
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 1 Tombulu, Minahasa, Sulawesi Utara, pada Selasa, 7 April 2026. Foto: BPMI Setwapres

TIMETODAY.ID, JAKARTA — Upaya memperkuat kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus didorong pemerintah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut memberi perhatian khusus pada aspek keamanan pangan, terutama di dapur penyedia layanan gizi.

Arahan itu disampaikan melalui Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, usai pertemuan dengan Wapres di Jakarta.

“Saya baru dipanggil Pak Wapres untuk membahas keamanan pangan dalam program MBG,” ujar Nanik, Rabu (29/4/2026).

Advertisement

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menekankan pentingnya menjaga standar kebersihan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk dalam pengelolaan sisa makanan. Ia mengingatkan agar sisa makanan tidak kembali masuk ke area dapur karena berpotensi menjadi sumber kontaminasi.

Baca Juga :  Pakar Gizi IPB Ingatkan Bahaya Keracunan Massal MBG bagi Kesehatan dan Mental Anak

“Pak Wapres mewanti-wanti agar sisa makanan tidak masuk lagi ke dapur, karena itu bisa menjadi sumber penyakit,” jelas Nanik.

Sebagai langkah antisipasi, proses pembersihan sisa makanan diminta dilakukan di luar area dapur untuk mencegah kontaminasi silang yang dapat memengaruhi kualitas makanan.

Menurut Nanik, perhatian Gibran terhadap detail operasional dapur tidak lepas dari latar belakangnya sebagai mantan pelaku usaha katering. Pengalaman tersebut dinilai membuatnya memahami titik-titik krusial dalam menjaga keamanan pangan.

“Beliau paham betul alur kerja dapur dan standar operasional yang harus dijaga,” tambahnya.

Baca Juga :  Pemkot Bogor Temukan Puluhan Instalasi Listrik Ilegal Milik PKL

Selain isu keamanan, Gibran juga mendorong percepatan pemerataan program MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan hasil kunjungannya ke sejumlah daerah di Papua, masih ditemukan wilayah yang belum memiliki fasilitas dapur SPPG.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), terutama dalam pembangunan infrastruktur dapur.

Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program sekaligus menjaga kualitas makanan yang disalurkan, sehingga manfaat MBG benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat.***

Editor : Syafira

Sumber : iNews.id

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel