TIMETODAY.ID, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Senin (2/2/2026), di Sentul International Convention Center (SICC) Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Forum yang digelar Kementerian Dalam Negeri ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen sekaligus mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menjelaskan, rakornas tahun ini memiliki agenda strategis yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Selain memberikan arahan kepada 4.487 peserta yang terdiri atas kepala daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan DPRD, serta jajaran kementerian dan lembaga, forum ini dirancang khusus untuk memperkuat sinergi dalam implementasi program prioritas nasional.
“Tujuan Rakornas ini adalah untuk mempercepat keberhasilan program prioritas presiden, khususnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta membangun ekonomi yang produktif dan inklusif dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen,” kata Benni dikutip dari beritasatu.com, Minggu (1/2/2026).
Target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang dicanangkan pemerintah merupakan angka yang cukup ambisius mengingat kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas sektor riil.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo akan menyampaikan arahan strategis yang mencakup dua aspek penting. Pertama, evaluasi kinerja pemerintah sepanjang 2025 yang akan menjadi cermin bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan dalam implementasi berbagai program.
Kedua, presiden akan memaparkan strategi peningkatan kinerja pemerintahan pada 2026. Strategi ini diharapkan menjadi panduan operasional bagi kepala daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat lokal.
Rakornas kali ini menempatkan kepala daerah dan forkopimda sebagai aktor sentral dalam pencapaian target-target nasional. Kemendagri menilai, kepala daerah memiliki peran strategis sebagai motor penggerak penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan di daerah.
Posisi strategis ini menjadikan kepala daerah sebagai ujung tombak implementasi kebijakan nasional. Tanpa dukungan dan eksekusi yang kuat di tingkat daerah, program-program prioritas pemerintah pusat akan sulit terwujud secara optimal.
Forum rakornas diharapkan mampu membangun kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta menyelaraskan kebijakan antara pusat dan daerah. Kesamaan pemahaman ini penting untuk memastikan tidak ada disparitas dalam interpretasi dan implementasi kebijakan di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk memastikan pembahasan yang mendalam dan komprehensif, Kemendagri menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih sebagai narasumber. Mereka yang hadir meliputi menteri koordinator, menteri teknis, pimpinan lembaga negara, hingga unsur TNI dan Polri.
Kehadiran narasumber dengan latar belakang yang beragam ini dirancang untuk memberikan perspektif yang holistik dalam beberapa sesi tematik. Setiap sesi akan membahas isu-isu strategis yang menjadi prioritas pemerintah, di antaranya sinergi kebijakan ekonomi dan energi, kedaulatan pangan berkelanjutan, serta berbagai tantangan pembangunan nasional lainnya.
Dua isu yang menjadi sorotan utama dalam rakornas adalah kedaulatan pangan dan energi. Kedua sektor ini dipandang sebagai fondasi bagi ketahanan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam aspek kedaulatan pangan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pertanian lokal, meningkatkan produktivitas petani, serta membangun sistem distribusi yang efisien. Sementara dalam sektor energi, sinergi pusat-daerah diperlukan untuk mempercepat transisi energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Selain kedaulatan pangan dan energi, rakornas juga akan membahas strategi membangun ekonomi yang produktif dan inklusif. Ekonomi inklusif menjadi kata kunci mengingat pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu.
Kepala daerah diharapkan dapat merancang kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan sektor informal yang menyerap banyak tenaga kerja. Pembangunan infrastruktur yang merata juga menjadi prasyarat bagi terciptanya ekonomi yang inklusif.
Dengan kehadiran 4.487 peserta dari seluruh Indonesia, rakornas tahun ini diharapkan menjadi titik tolak bagi percepatan pembangunan nasional yang lebih terukur, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
