TIMETODAY.ID, JAKARTA — Isu drone kembali memanaskan hubungan dua Korea. Kali ini, sorotan tertuju ke Seoul. Otoritas Korea Selatan (korsel) menggerebek kantor dan rumah tiga warga sipil yang diduga terlibat dalam pengiriman drone ke wilayah Korea Utara (korut) sebuah tindakan sensitif yang berpotensi memicu ketegangan serius di Semenanjung Korea.
Penggeledahan tersebut dilakukan oleh tim gabungan militer dan kepolisian, menyusul mencuatnya polemik drone yang ramai diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Badan Kepolisian Nasional Korea memastikan langkah hukum tengah berjalan.
“Tim investigasi gabungan militer-polisi sedang melaksanakan surat perintah penggeledahan dan penyitaan… di kediaman dan kantor tiga tersangka sipil sehubungan dengan insiden drone,” kata Badan Kepolisian Nasional Korea dalam sebuah pernyataan singkat sebagaimana dilansir AFP, Rabu (21/1/2026).
Penyidik menyatakan tidak menutup kemungkinan apa pun dalam penyelidikan kasus ini. Mereka berjanji akan menelusuri motif, aktor, serta dampak dari operasi drone tersebut.
Di antara ketiga tersangka, salah satu pria mengakui dirinya sebagai pihak yang menerbangkan drone ke wilayah Korea Utara. Ia mengklaim tindakan itu dilakukan untuk tujuan pemantauan lingkungan, khususnya terkait fasilitas nuklir Pyongyang.
“Saya menerbangkan drone untuk mengukur radiasi dan kontaminasi logam berat di sekitar pabrik pengolahan uranium di sana,” kata pria tersebut, yang berinisial Oh.
Namun, pengakuan itu justru memicu reaksi keras dari pucuk pimpinan Korea Selatan. Presiden Lee Jae Myung mengecam keras dugaan operasi drone yang diprakarsai warga sipil tersebut. Menurutnya, tindakan itu bisa menyeret negara ke dalam konflik bersenjata.
“Ini sama saja dengan menembak Korea Utara,” katanya.
“Kita harus menghukum berat mereka yang bertanggung jawab agar hal ini tidak terulang,” imbuhnya.
Sementara itu, dari seberang perbatasan, Pyongyang menuntut penjelasan resmi. Korea Utara sebelumnya menuduh Korea Selatan telah menerbangkan drone ke kota perbatasan Kaesong pada awal bulan ini. Tuduhan tersebut disertai rilis foto-foto yang diklaim sebagai puing drone yang berhasil ditembak jatuh.
Pemerintah Korea Selatan membantah keterlibatan militer maupun negara dalam operasi tersebut. Seoul justru mengisyaratkan kemungkinan aksi dilakukan oleh warga sipil, sembari menegaskan komitmen untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Hubungan kedua negara memang masih berada di atas fondasi rapuh. Korea Selatan dan Korea Utara secara teknis masih berada dalam status perang, lantaran konflik 1950–1953 hanya berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
Kasus drone ini pun muncul di tengah bayang-bayang krisis politik domestik Korea Selatan. Insiden tersebut terjadi saat mantan Presiden Yoon Suk Yeol tengah diadili atas tuduhan memerintahkan operasi drone secara ilegal, yang diduga bertujuan memancing respons Pyongyang sebagai dalih untuk upaya singkat pemberlakuan darurat militer.
Yoon sendiri telah dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada April tahun lalu akibat langkah kontroversial tersebut—sebuah peristiwa yang hingga kini masih membekas dalam dinamika politik dan keamanan Korea Selatan.***
Editor : Syafira
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
