Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026, Akademisi Ingatkan Sikap Profesional

TIMETODAY.ID, JAKARTA — Indonesia kembali mencatatkan tonggak penting di panggung diplomasi global. Untuk pertama kalinya, Indonesia resmi dipercaya memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026.

Penetapan ini menjadi momentum strategis sekaligus ujian bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia yang kian kompleks.

Menanggapi amanah tersebut, Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, mengingatkan pentingnya sikap profesional dan kehati-hatian Indonesia selama mengemban posisi prestisius itu.

Advertisement

“Sebagai Presiden Dewan HAM dunia, diharapkan RI mampu berperilaku profesional, dan tidak mudah terpengaruh dengan informasi HAM yang tidak berbasis data sahih,” kata Rezasyah kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).

Menurutnya, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tidak hanya menuntut ketegasan, tetapi juga kebijaksanaan dalam mengelola perbedaan pandangan di forum multilateral. Rezasyah menekankan pentingnya prinsip musyawarah dan mufakat sebagai fondasi pengambilan keputusan.

“Dalam pengambilan keputusan, RI hendaknya mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dengan semua anggota Dewan HAM dunia,” sambung dia.

Pendekatan tersebut dinilai krusial untuk menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai forum internasional yang menjunjung nilai-nilai keadilan dan dialog.

Rezasyah juga menilai, terpilihnya Indonesia bukanlah proses yang mudah. Indonesia harus bersaing dengan sejumlah negara yang memiliki kekuatan diplomatik besar, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Marshall Islands, yang disebut mendapat dukungan kuat dari Amerika Serikat.

“Andaikan Amerika Serikat ingin menggeser Indonesia, Presiden Donald Trump bisa saja menghimpun kekuatan global yang dimilikinya, termasuk menekan tiga sekutunya tersebut, untuk fokus pada salah satu diantara mereka,” ujarnya.

Namun demikian, ia melihat diplomasi Indonesia dalam sepekan terakhir menunjukkan efektivitas yang signifikan. Sikap kritis Indonesia terhadap serangan Amerika Serikat ke Venezuela, yang berlandaskan hukum internasional serta mendorong penyelesaian krisis melalui dialog, dinilai memberi dampak nyata.

“Tampaknya kualitas diplomasi RI seminggu terakhir sangat mujarab. Dalam hal ini, pandangan kritis RI atas serangan AS ke Venezuela dengan berbasis hukum internasional dan penyelesaian krisis secara dialogis dan pragmatis, terbukti berhasil mengekang AS untuk tidak mengedepankan kepongahannya,” sambung dia.

Meski demikian, Rezasyah menilai ekspektasi publik terhadap kepemimpinan global Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto juga semakin tinggi. Ia menyebut, masyarakat berharap Indonesia mampu bersikap lebih tegas dalam menghadapi potensi tekanan global, terutama dari negara-negara besar.

“Namun pada saat yang sama, publik Indonesia sebenarnya berharap pemerintahan Presiden Prabowo bersikap lebih keras. Karena pemerintah AS yang sedang diatas angin, berpotensi menyerang negara-negara yang lain. Termasuk mengincar Indonesia, yang memiliki kandungan SDA dalam jumlah fantastis,” tuturnya.

Sebelumnya, Indonesia kembali memperoleh kepercayaan komunitas internasional untuk memimpin pembahasan agenda hak asasi manusia global, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 dilakukan secara resmi dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026, bersamaan dengan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun ini di Jenewa.

Indonesia terpilih melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan Asia-Pacific Group (APG), setelah memperoleh dukungan negara-negara anggota kawasan tersebut. Proses ini merupakan hasil kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, termasuk pendekatan intensif melalui seluruh Perwakilan RI di luar negeri serta komunikasi diplomatik dengan negara-negara sahabat di Jakarta.

Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelumnya, Sidharto pernah menduduki sejumlah posisi strategis, antara lain sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.***