TIMETODAY.ID, JAKARTA — Pemungutan suara pemilu di Myanmar resmi dimulai pada Minggu (28/12/2025), menandai langkah politik terbaru junta militer hampir lima tahun setelah mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil terpilih. Pemilu ini sejak awal menuai kontroversi di tengah konflik bersenjata yang masih berlangsung di berbagai wilayah negara tersebut.
Seperti dilaporkan CNN, junta militer mengklaim penyelenggaraan pemilu bertujuan mengembalikan tatanan pemerintahan demokratis. Namun, klaim tersebut berjalan beriringan dengan realitas perang saudara yang belum mereda serta pembatasan ketat terhadap aktivitas politik oposisi.
Pemilu digelar saat tokoh politik paling populer Myanmar, Aung San Suu Kyi, masih mendekam di penjara. Partai yang selama ini menjadi simbol perlawanan sipil, National League for Democracy (NLD), juga telah dibubarkan. Akibatnya, surat suara didominasi oleh partai-partai yang dinilai memiliki kedekatan dengan militer.
Selain keterbatasan pilihan politik, pemungutan suara juga tidak dilaksanakan di sejumlah wilayah. Hal ini disebabkan pertempuran yang masih berlangsung antara pasukan junta dan kelompok pemberontak etnis serta pejuang pro-demokrasi, terutama di daerah perbatasan berbukit dan kawasan pedalaman yang sulit dijangkau.
Di Yangon, pusat kegiatan ekonomi Myanmar, suasana pemilu terlihat lewat pengibaran bendera nasional di jalan-jalan utama. Layar-layar elektronik menayangkan liputan pemilu versi media pemerintah, sementara proses pemungutan suara dijadwalkan berlangsung dalam tiga tahap hingga Januari mendatang, dengan tahap awal dimulai pada Minggu ini.
Pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing, secara terbuka mengimbau warga agar memilih kandidat yang dinilai mampu bekerja sama dengan Tatmadaw, sebutan bagi militer Myanmar. Pernyataan tersebut memperkuat pandangan bahwa militer masih memegang peran dominan dalam lanskap politik nasional.
Dibandingkan pemilu pada masa demokrasi terbatas sebelumnya, suasana pemungutan suara kali ini dinilai jauh lebih lengang. Nama Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian yang kini menjalani hukuman penjara 27 tahun, tidak muncul dalam kampanye maupun pemberitaan media pemerintah.
Di tengah sorotan dan kritik dari komunitas internasional, junta tetap menyatakan pemilu ini sah dan tidak diselenggarakan untuk meraih pengakuan global.
“Pemilu ini diselenggarakan untuk rakyat Myanmar, bukan untuk komunitas internasional,” ujar juru bicara junta Zaw Min Tun, seperti dilaporkan Reuters.***
Editor : Syafira
Sumber : iNews.id
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
