TIMETODAY.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menempatkan Papua sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan swasembada energi. Langkah tersebut dinilai krusial mengingat besarnya potensi sumber daya energi yang dimiliki wilayah paling timur Indonesia itu.
Dalam pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025), Prabowo menekankan bahwa pengelolaan energi di Papua harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat sekaligus mendukung kepentingan nasional.
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Prabowo.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini mendorong pemanfaatan energi terbarukan, terutama tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi bagi wilayah-wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada pasokan bahan bakar dari luar daerah.
Menurut Prabowo, kemajuan teknologi telah membuat energi surya semakin terjangkau, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil bisa dikembangkan di daerah-daerah yang sulit dijangkau infrastruktur konvensional.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tuturnya.
Selain energi terbarukan, pemerintah juga mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui bahan bakar nabati.
Kebijakan ini menjadi bagian dari target jangka menengah pemerintah untuk mencapai swasembada energi dan pangan di seluruh wilayah Indonesia dalam lima tahun ke depan.
Prabowo menegaskan bahwa kemandirian energi akan memberikan dampak signifikan terhadap penguatan fiskal nasional. Saat ini, nilai impor bahan bakar minyak Indonesia mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun.
Menurutnya, pengurangan ketergantungan impor akan membuka ruang fiskal besar untuk pembangunan daerah.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada Rp250 triliun. Apalagi kita bisa potong lima ratus triliun. Lima ratus triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya satu triliun tiap kabupaten,” kata Prabowo.
Presiden juga mengungkapkan target konkret pemerintah, yakni mulai tahun depan Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Selanjutnya, dalam kurun empat tahun, pemerintah menargetkan penghentian impor bensin secara bertahap.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Prabowo meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, untuk memperkuat koordinasi dengan Komite Percepatan Pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian terkait. Kepala daerah diminta menetapkan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan dan tantangan di wilayah masing-masing.
“Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika, tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” ucapnya.***
Editor : Syafira
Sumber : iNews.id
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
