TIMETODAY.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, menyampaikan kegelisahannya terhadap kondisi hutan di Pulau Sumatra yang kian memprihatinkan. Dalam rapat kerja bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Senayan, Kamis (4/12/2025), Alex meminta pemerintah lebih transparan terkait keberadaan tambang-tambang ilegal yang diduga menjadi penyebab kerusakan hutan serta bencana banjir bandang dan longsor.
Menurut Alex, kerusakan hutan tidak hanya disebabkan oleh pembalakan liar. Ia meyakini aktivitas tambang ilegal di sepanjang aliran sungai turut memperparah kondisi alam di hilir. “Buka dong datanya. Itu tambang ilegal kok, gak mungkin punya izin,” ujarnya.
Selain menyoroti transparansi data, Alex juga mengungkapkan keprihatinan terhadap minimnya dana rehabilitasi hutan yang hanya sebesar Rp62.500 per hektare. Ia menilai angka tersebut tidak cukup untuk memulihkan hutan pascabencana.
“Apa yang mau direhabilitasi dengan dana sebesar itu?” katanya.
Alex berharap Kementerian Kehutanan dapat lebih serius membenahi hutan sebagai upaya jangka panjang mencegah bencana. Ia mengingatkan bahwa fenomena alam ekstrem, seperti siklon tropis, bisa terulang kembali dan tidak seharusnya hanya disalahkan pada curah hujan.
Tidak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya mitigasi bencana banjir dan longsor. Menurutnya, berbeda dengan gempa bumi yang sulit diprediksi, kerusakan hutan adalah faktor yang bisa dikendalikan.
“Kalau gempa, kami di Sumatera Barat sudah biasa. Tapi banjir dan longsor ini bisa dimitigasi karena penyebabnya jelas,” ujarnya. (MG4)
Editor : Salma
Sumber : idntimes.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
