TIMETODAY.ID, BOGOR – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah agar program mobil nasional tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan pejabat, tetapi juga menyentuh kepentingan masyarakat luas. MTI menilai, kebijakan mobil nasional semestinya diarahkan untuk memperkuat sistem transportasi publik yang masih minim di berbagai daerah.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, sekaligus akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan, saat ini sekitar 95 persen kota di Indonesia belum memiliki transportasi umum modern. Bahkan, sebagian di antaranya sudah tidak lagi memiliki layanan transportasi umum sama sekali.
“Andai ada, rata-rata sarana transportasi umum itu usianya sudah di atas 10–15 tahun dan tidak layak operasi,” ujar Djoko kepada timetoday.id, Sabtu (25/10/2025).
Djoko, menjelaskan bahwa hingga kini layanan transportasi umum dengan skema buy the service baru tersedia di 17 kota dan 11 kabupaten. Padahal, Indonesia memiliki 514 pemerintah daerah, termasuk 38 provinsi.
Menurut dia, jika pemerintah berencana memproduksi mobil nasional untuk menunjang mobilitas pejabat, sudah semestinya juga memproduksi kendaraan yang dapat digunakan masyarakat luas.
“Kebutuhan mobilitas tidak hanya oleh pejabat, rakyat juga memerlukan. Alangkah baiknya diproduksi mobil untuk rakyat berupa bus, angkutan pedesaan, dan truk,” kata Djoko.
Ia menambahkan, bus diperlukan untuk memperluas akses transportasi umum di berbagai wilayah, sementara angkutan pedesaan dapat membantu warga desa mengangkut hasil bumi ke pasar. Adapun truk dibutuhkan untuk memperkuat distribusi logistik dan pangan.
Djoko mencontohkan sejumlah negara seperti India, China, dan Jepang yang menjadikan produksi bus dan truk sebagai bagian dari strategi pembangunan transportasi nasional mereka.
“Belajar dari India, China, dan Jepang, produksi truk dan bus juga menjadi target mereka. Sekarang, bus dan truk di Indonesia sebagian besar bukan produksi dalam negeri. Artinya, kebutuhan kendaraan ini cukup tinggi,” ujarnya.
Ia menegaskan, program mobil nasional seharusnya memberikan manfaat secara merata dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan birokrasi.
“APBN berasal dari rakyat, jadi jangan hanya untuk pejabat. Rakyat juga harus ikut menikmati program mobil nasional,” kata Djoko.
Editor : B. Supriyadi
Wartawan : Amelia Azizah
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
