TIMETODAY.ID, JAKARTA — Di tengah memanasnya hubungan dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggebrak panggung global. Lewat pernyataan yang disampaikan langsung di platform miliknya, Truth Social, Trump mengumumkan akan menerapkan tarif impor baru sebesar 100% untuk produk asal China mulai 1 November 2025.
Kebijakan ini bukan tanpa alasan — sebagai tanggapan tegas terhadap langkah Beijing yang memperketat ekspor mineral tanah jarang, komoditas krusial yang banyak digunakan dalam industri teknologi tinggi.
“Berdasarkan fakta bahwa China telah mengambil posisi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan hanya berbicara atas nama AS, dan bukan Negara lain yang juga terancam, mulai 1 November 2025 (atau lebih cepat, tergantung pada tindakan atau perubahan lebih lanjut yang diambil oleh China), Amerika Serikat akan mengenakan Tarif 100% kepada China, di atas Tarif apa pun yang saat ini mereka bayarkan,” tulis Trump dalam unggahannya, Jumat (11/10/2025), dikutip dari CNBC.
Mineral tanah jarang atau rare earth minerals memang menjadi titik kritis dalam pusaran tensi dagang ini.
Sekitar 70% pasokan global mineral ini berasal dari China, dan keberadaannya vital bagi berbagai sektor seperti otomotif, pertahanan, hingga semikonduktor. Langkah China yang membatasi ekspor membuat AS merasa terancam secara strategis dan ekonomi.
Namun, langkah Trump tak berhenti di sana. Ia juga menyatakan akan memberlakukan kontrol ekspor atas seluruh perangkat lunak (software) asal AS, juga efektif mulai 1 November.
Dalam pernyataannya, Trump bahkan mengisyaratkan kemungkinan pembatalan pertemuan dengan Presiden China, Xi Jinping, yang sebelumnya direncanakan akan berlangsung di sela-sela KTT APEC di Korea Selatan.
Tak hanya mengenakan tarif tinggi atas barang, AS juga mengambil tindakan terhadap lalu lintas maritim China.
Kapal-kapal berbendera China yang berlabuh di pelabuhan AS akan dikenai biaya tambahan sebesar US$ 50 per ton bersih, mulai berlaku 14 Oktober 2025. Kebijakan ini tentu langsung mengguncang hubungan pelayaran bilateral.
Tanggapan dari Beijing pun datang dengan cepat dan tak kalah keras. China melancarkan serangan balasan dengan memberlakukan biaya masuk sebesar 400 yuan setara US$ 56 per ton bersih kepada kapal-kapal asal Amerika Serikat. Langkah ini mencerminkan kebijakan simetris terhadap tarif yang diberlakukan oleh Washington.
Kementerian Perhubungan China menyebut kebijakan AS sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip perdagangan internasional dan menyatakan bahwa kebijakan tersebut sangat merugikan aktivitas ekspor-impor kedua negara.
Lebih lanjut, China merencanakan untuk menaikkan tarif ini secara bertahap hingga 17 April 2028, dengan jadwal yang mengikuti langkah AS.
Tak hanya menargetkan bendera kapal, kebijakan baru China ini juga menyasar kepemilikan. Kapal-kapal yang dimiliki oleh entitas, organisasi, bisnis, atau individu asal AS yang memiliki saham minimal 25% akan turut dikenai biaya. Bahkan kapal buatan AS atau yang menggunakan bendera Amerika Serikat juga tak luput dari pengenaan tarif tersebut.
Langkah saling balas tarif ini dinilai oleh kalangan bisnis sebagai sesuatu yang berisiko tinggi. Presiden Kamar Dagang Amerika di China, Michael Hart, menyebutkan bahwa kebijakan ini akan memberikan efek langsung terhadap konsumen dan pelaku usaha.
“Dalam jangka pendek, (pengenaan biaya kepada kapal-kapal China) akan mengakibatkan peningkatan biaya bagi konsumen AS, penurunan keuntungan bagi pengirim barang, dan sedikit penurunan permintaan ekspor ke AS dalam kategori tertentu,” kata Hart kepada CNBC.
Meski ketegangan meningkat, komunikasi belum sepenuhnya terputus. Kedua pemimpin negara, Trump dan Xi, sempat melakukan pembicaraan lewat sambungan telepon sebulan lalu.
Namun, rencana pertemuan tatap muka mereka di Korea Selatan kini menjadi tanda tanya besar, seiring eskalasi retorika dan aksi balasan yang semakin panas.
Tarik-ulur ini menjadi babak terbaru dalam drama panjang hubungan dagang AS-China, memperlihatkan bahwa bukan hanya produk, tetapi juga jalur distribusi, logistik, dan kepercayaan antarnegara yang sedang diuji di tengah permainan tekanan ekonomi dan politik global.***
