TIMETODAY.ID, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menambahkan biaya satu kali sebesar USD 100.000 atau sekitar Rp 1,6 miliar bagi pelamar visa H-1B untuk pekerja asing terampil. Visa ini dikenal kerap disalahgunakan, sehingga kebijakan baru ini diambil sebagai upaya pengaturan lebih ketat.
Program visa H-1B sendiri telah menjadi perdebatan panjang. Para kritikus berpendapat bahwa visa ini merugikan tenaga kerja Amerika, sementara pendukungnya, termasuk beberapa miliarder seperti Elon Musk, menilai visa tersebut memungkinkan AS menarik talenta terbaik dari seluruh dunia.
Sejak 2004, jumlah aplikasi H-1B dibatasi hingga 85.000 per tahun. Sebelumnya, biaya administrasi program ini hanya sekitar USD 1.500. Penerima manfaat terbesar tahun fiskal sebelumnya adalah perusahaan teknologi besar, dipimpin Amazon, diikuti Tata, Microsoft, Meta, Apple, dan Google.
Mengutip dari BBC, aturan baru ini mulai berlaku pada 21 September 2025 dan sempat memicu kepanikan. Beberapa perusahaan teknologi AS bahkan menyarankan karyawan pemegang visa H-1B tetap berada di AS atau segera kembali ke negara itu jika sedang berada di luar negeri.
Liburan dibatalkan, perjalanan bisnis tertunda, dan pertemuan keluarga ditunda demi bergegas kembali ke AS sebelum aturan baru diberlakukan. Bandara-bandara pun dipenuhi mereka yang ingin segera kembali.
Kepanikan sedikit mereda setelah Gedung Putih menegaskan bahwa biaya tambahan ini tidak berlaku bagi visa yang sedang aktif maupun aplikasi perpanjangan. Namun kekhawatiran pekerja asing sudah muncul. Rohan Singh, seorang engineer di Carolina Utara, mengatakan,
“Kami tidak tahu apa yang akan terjadi,” sambil menceritakan pembatalan rencananya mengunjungi India.
Media sosial pun ramai dengan pengalaman para pemegang visa H-1B yang bergegas ke AS. India tercatat sebagai penerima manfaat terbesar H-1B tahun lalu dengan 71% disetujui, disusul China 11,7%.
Pemerintah India menyoroti dampak kemanusiaan kebijakan ini. Menurut mereka, tarif visa baru dapat mengganggu kehidupan keluarga dan berharap gangguan tersebut ditangani dengan tepat.
“Karena itu, para pembuat kebijakan akan menilai langkah-langkah terbaru dengan mempertimbangkan manfaat bersama, termasuk hubungan antarmasyarakat yang kuat antara kedua negara,” ujar pemerintah India.
Dengan kebijakan baru ini, dinamika pekerja teknologi asing di AS menghadapi tantangan baru, sementara perusahaan dan pemerintah asing menilai dampaknya terhadap talenta global dan hubungan bilateral.***
Editor : Syafira
Sumber : Detik.com
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
