Kritik Pedas Dubes AS, Prancis Geram dan Balas Tegas

TIMETODAY.ID, PARIS — Ketegangan diplomatik mewarnai hubungan Prancis dan Amerika Serikat setelah Duta Besar AS untuk Paris, Charles Kushner, melayangkan kritik pedas kepada pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Kritik itu bahkan memaksa Kementerian Luar Negeri Prancis memanggil Kushner untuk memberikan klarifikasi.

Semua berawal dari sebuah surat terbuka yang ditulis Kushner dan dipublikasikan di The Wall Street Journal pada Minggu (24/8/2025). Dalam suratnya, Kushner menuduh Prancis gagal memberantas kekerasan anti-Semitisme, yang menurutnya kian meningkat seiring dengan rencana Paris untuk mengakui negara Palestina.

“Pernyataan publik yang menyerang Israel dan sikap menuju pengakuan negara Palestina justru mendorong ekstremis, memicu kekerasan, dan membahayakan kehidupan warga Yahudi di Prancis,” tulis Kushner.

Advertisement

Ia bahkan menegaskan, “Di dunia sekarang ini, anti-Zionisme adalah anti-Semitisme, jelas dan sederhana.”

Kementerian Luar Negeri Prancis langsung bereaksi keras. Dalam pernyataan resminya, Paris menyebut tuduhan itu “tidak dapat diterima” dan menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk melawan anti-Semitisme.

“Prancis dengan tegas menolak tuduhan terbaru tersebut. Pernyataan duta besar itu tidak dapat diterima,” kata juru bicara Kemlu Prancis, seperti dikutip Al Jazeera.

Selain dianggap mencampuri urusan dalam negeri, komentar Kushner juga dinilai merusak kepercayaan yang seharusnya terjalin di antara sekutu trans-atlantik. Paris menekankan bahwa kritik tersebut sama sekali tidak mencerminkan kualitas hubungan antara Prancis dan Amerika Serikat.

Menanggapi pemanggilan itu, Washington justru memberi dukungan penuh kepada utusannya. “Duta Besar Kushner adalah perwakilan pemerintah AS di Prancis dan melakukan pekerjaan yang hebat untuk memajukan kepentingan nasional kami,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Tommy Pigott.

Surat Kushner muncul tak lama setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melontarkan tuduhan serupa kepada Macron. Netanyahu mengaitkan rencana pengakuan Palestina dengan meningkatnya aksi anti-Semitisme.

Kala itu, Elysee menyebut tuduhan Netanyahu sebagai sesuatu yang “keji” dan “keliru,” seraya menegaskan komitmen untuk melindungi komunitas Yahudi di Prancis.

Rencana Prancis bersama sejumlah negara Barat untuk mengakui Palestina jelas menambah panas situasi. Di satu sisi, Paris tetap menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel, namun di sisi lain, langkah ini memicu amarah Tel Aviv dan sekutu terdekatnya, Amerika Serikat.

Sementara itu, Israel masih melanjutkan serangan di Gaza. Pemerintah Tel Aviv dituding menciptakan krisis kelaparan bagi lebih dari dua juta penduduk yang terusir berulang kali akibat agresi militer. Di tengah krisis ini, posisi Prancis semakin sorotan, antara komitmen diplomatiknya dengan Israel dan desakan moral untuk mengakui hak Palestina.***