Polri dan Kemenimipas Satukan Kekuatan Lawan Kejahatan Lintas Negara

TIMETODAY.ID, JAKARTA — Di era ketika batas antarnegara semakin kabur dan kejahatan tak lagi mengenal garis perbatasan, Indonesia mengambil langkah strategis.

Dua institusi vital negara, Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), resmi menyatukan kekuatan dalam menghadapi kejahatan lintas negara yang kian kompleks dan canggih.

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Imipas Agus Andrianto, Senin (4/8/2025) di Jakarta. Sebuah kolaborasi yang tak hanya simbolis, tapi juga akan berwujud konkret di lapangan.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan 96 pelabuhan dan 20 bandara internasional, belum lagi ribuan kilometer garis pantai dan jalur perbatasan yang rawan disusupi.

Di titik-titik itu, lalu lalang manusia, barang, dan informasi menjadi sesuatu yang sulit dikontrol tanpa sinergi antarlembaga.

“Kejahatan lintas negara tidak hanya bergerak lewat jalur gelap. Banyak yang justru memanfaatkan jalur resmi seperti pelabuhan dan bandara,” ujar Kapolri Jenderal Sigit mengutip dari okezone.com.

Kejahatan transnasional seperti penyelundupan senjata, narkoba, perdagangan manusia, hingga kejahatan ekonomi, menurutnya, kini menjadi pekerjaan rumah besar bagi penegak hukum.

Nota kesepahaman ini bukan hanya sebuah dokumen administratif. Ia memuat semangat operasional nyata: pertukaran data intelijen, pelatihan bersama, penguatan kapasitas SDM, hingga operasi gabungan.

Semua demi memastikan bahwa tidak ada celah bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan kelengahan sistem.

“Kita ingin memastikan semua potensi ancaman bisa diantisipasi secara terkoordinasi, tentunya dengan memaksimalkan kekuatan dan kewenangan masing-masing institusi,” jelas Kapolri.

Nota ini memuat tujuh poin utama, termasuk respons cepat terhadap ancaman, optimalisasi fasilitas bersama, dan penguatan koordinasi dari pusat hingga daerah.

Implementasi kerja sama ini juga menyentuh daerah-daerah rawan di perbatasan. Di wilayah seperti Entikong, Atambua, dan Merauke, kolaborasi antarpersonel Polri, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menjadi sangat vital untuk menutup jalur-jalur tikus yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas negara.

“Dengan kolaborasi yang kuat dari tingkat pusat hingga daerah, kita optimistis dapat menghadapi segala bentuk ancaman,” tegas Sigit.

Namun lebih dari sekadar menghadang kejahatan, sinergi ini juga bertujuan memberi rasa aman dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kapolri menegaskan, pelayanan publik tetap menjadi ruh utama dari kerja sama ini.

“Kalau kekuatan ini kita satukan, kita padukan, maka kita bisa bersama-sama menjalankan tugas besar ini, termasuk dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan bangsa,” pungkasnya.***